KABARKALIMANTAN1, Kuala Kurun — Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Gunung Mas memberikan tiga poin saran strategis kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas terkait arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah ke depan.
Saran tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi NasDem, Doni Saputra, dalam rapat paripurna pembahasan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Rabu (2/7/2025).
“Pertama, kami meminta agar pembangunan infrastruktur, terutama jalan Tewah–Tumbang Miri, dijadikan prioritas utama. Ruas jalan tersebut sudah puluhan tahun belum tuntas maksimal dan sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Doni.
Kedua, lanjutnya, Fraksi NasDem menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hampir setiap tahun tidak mencapai target. Karena itu, pihaknya mengusulkan penerapan mekanisme reward and punishment bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“OPD yang mampu mencapai atau melampaui target PAD harus diberi penghargaan, sementara yang tidak tercapai perlu dievaluasi dan diberikan sanksi,” tegasnya.
Saran ketiga, Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah untuk menindak tegas perusahaan besar swasta (PBS) yang belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) meski sudah beroperasi.
“Kami meminta Bupati agar mencabut izin perusahaan yang belum melengkapi HGU-nya. Ini penting untuk menegakkan aturan dan memastikan kepatuhan dunia usaha,” tambah Doni.
Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi NasDem menegaskan tetap mendukung visi dan misi kepala daerah serta program prioritas yang tertuang dalam RPJMD.
“Kami mendukung penuh arah pembangunan pemerintah daerah, namun evaluasi dan perbaikan harus terus dilakukan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
