Category: Kalimantan Tengah

KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA – Kota Palangka Raya masuk sebagai salah satu calon percontohan kabupaten/kota antikorupsi tingkat nasional. Namun hendaknya status ini harus menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan publik. Tetapi hendaknya menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sebab penetapan bukan sekadar prestasi, tetapi juga amanah yang harus dijaga bersama…

KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA – Petugas Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) akan melakukan pendataan langsung (door-to-door) dari rumah ke rumah sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas pendataan. Sebab keakuratan…

KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kota Palangka Raya Khemal Nasery menilai lonjakan harga pertamax (RON 92) dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter, akan mendorong sebagian masyarakat beralih ke BBM bersubsidi jenis pertalite yang masih dijual sekitar Rp10.000 per liter. Menurutnya selisih harga yang cukup jauh antara pertamax dan pertalite diperkirakan akan menyebabkan…

KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya memberikan penjelasan terkait perbedaan data belanja kerja sama media Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2026 yang sempat menjadi perhatian publik. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, Andi Silalahi, S.STP, menjelaskan bahwa angka sekitar…

KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua II Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh, mengatakan hingga kini SMPN 6 Palangka Raya masih belum memiliki aula pertemuan yang representatif untuk menunjang aktivitas sekolah. Padahal keberadaan aula penting untuk mendukung berbagai agenda sekolah, seperti rapat, pembinaan siswa, kegiatan akademik, hingga aktivitas non akademik yang melibatkan banyak…

KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA Anggota DPRD Kota Palangka Raya Hatir Sata Tarigan menyayangkan keputusan penyesuaian harga Pertamax yang kembali naik. Kenaikan ini dinilai akan menambah beban masyarakat apalagi di tengah ekonomi yang masih tidak stabil. “Kami sayangkan Pertamax naik lagi di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih karena dampaknya pasti ke harga-harga lain,”kata Hatir….

KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA – Selama sebulan, DPRD Kota Palangka Raya akan memusatkan agenda kerja pada pengawasan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang berperan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Namun tidak mengesampingkan membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan daerah. Untuk itu komisi-komisi DPRD telah menjadwalkan rapat kerja dengan OPD…

KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya M Khemal Nasery, menilai penguatan sumber daya manusia (SDM) bagi pedagang kecil perlu menjadi fokus utama dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Khemal, pedagang kecil memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang turut menopang pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja di tingkat…

KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA – Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palangka Raya Rana Muthia Oktari, mengatakan upaya deteksi dini menjadi langkah penting untuk mencegah bullying terhadap anak agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih serius. Dalam hal ini orangtua perlu lebih peka terhadap perubahan perilaku anak yang dapat menjadi tanda adanya kekerasan atau perundungan. Pengawasan dan komunikasi…

KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA – Pemerintah secara resmi menghentikan pengangkatan tenaga honorer atau non ASN baru. Kebijakan moratorium pengangkatan guru honorer ini bertujuan untuk menata kepegawaian agar tidak membebani APBD, sekaligus mendorong formasi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur resmi. Namun ternyata kebijakan moratorium pengangkatan tenaga pendidik dinilai perlu dievaluasi, terutama untuk mata pelajaran yang masih…