Di MK, 2 Ahli Nilai Proporsional Terbuka Amputasi Eksistensi Partai Politik

KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Paparan 2 ahli yang dihadirkan Pemohon dalam sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (12/4/2023), melemahkan Sistem Pemilu Proporsional (SPP) Terbuka. Mereka adalah Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Hafid Abbas, dan Ketua Program…

Read More

Zico Sebut Jokowi Tak Izinkan Polisi Periksa Hakim MK, Mahfud: Tak Perlu Izin

KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Pelapor kasus dugaan pemalsuan substansi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tak memberikan izin kepada polisi untuk memeriksa hakim konstitusi. Hal itu tertuang dalam surat yang dikirim Mensesneg Pratikno kepada pelapor. Surat itu adalah balasan atas surat permohonan administratif yang dikirim pelapor ke Presiden Jokowi. “Jarang-jarang surat dibalas…

Read More

Ketua MK Terpilih Ipar Jokowi, Demi Bela Pemilu Proporsional Tertutup?

KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Saldi Isra resmi terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028. Pekan ini, beredar isu negatif, yang perlu dijawab Anwar Usman sendiri. Isu itu menyebutkan, Anwar Usman yang juga adik ipar Presiden Joko Widodo, bakal membela kepentingan partai penguasa. Keterpilihan Anwar-Saldi dilakukan melalui pemungutan…

Read More

PN Jakpus Tunda Tahapan Pemilu, Banjir Kritik dan Langgar Konstitusi

KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menunda proses tahapan Pemilu 2024, banjir kritikan. Selain dinilai keliru, lebih parah lagi, juga dinilai melanggar konstitusi. Hal tersebut diucapkan pakar Hukum Tata Negara dari STIH Jentera, Bivitri Susanti. Ia menilai PN Jakarta Pusat tidak berwenang dalam memutuskan penundaan tahapan Pemilu 2024. Bahkan, PN Jakarta…

Read More

Yusril: Majelis Hakim Keliru Putuskan Tunda Pemilu 2024

KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menunda Pemilu 2024 merupakan hal yang keliru. “Saya berpendapat majelis hakim telah keliru membuat putusan dalam perkara ini,” kata Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Kamis (2/3). Hal itu disampaikan Yusril saat diminta tanggapan terkait dengan…

Read More

Alasan Biaya Bikin PDIP Ngotot Tertutup, Tapi Dibantah

KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Salah satu alasan PDIP kukuh mendorong sistem proporsional tertutup ketimbang proporsional terbuka untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. adalah besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan. Hal itu disambut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto di Jakarta kemarin. “Seorang calon anggota legislatif (caleg) bahkan bisa menghabiskan biaya minimal Rp5-100 miliar agar bisa menjadi anggota dewan. Itu mengacu…

Read More

Semua Fraksi DPR Tolak Sistem Pemilu Coblos Partai, Kecuali PDIP

KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Sebanyak 8 dari 9 fraksi yang ada di DPR, meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mempertahankan aturan sistem proporsional terbuka atau mencoblos calon anggota legislatif (Caleg) di Pemilu 2024, bukan partai. Ya, mayoritas fraksi menolak, kecuali Fraksi PDIP. Hal tersebut merupakan pernyataan sikap bersama 8 fraksi di DPR untuk merespons wacana pemberlakuan…

Read More

UU Pemilu Digugat demi Loloskan Jokowi Jadi Cawapres bagi Prabowo

KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Aksi kubu Prabowo Subianto mengajukan judicial review Undang-undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK), dikaitkan dengan kekecewaan atas sikap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Seperti diketahui, Cak Imin sempat bertemu dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, Minggu (25/9/2022). Dalam pertemuan itu Cak Imin terang-terangan…

Read More

Minta Lebih dari 2 Capres, PDIP: Itu Jadi Beban Rakyat

KABAR KALIMANTAN 1, Jakarta – Gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold 20% terus mengalir. Banyak yang ingin Pilpres diikuti banyak Capres, tapi PDIP menganggap hal itu justru jadi beban rakyat. Presidential threshold merupakan ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon…

Read More

Mensesneg Pratikno Respons Pengajuan Banding 57 Eks Pegawai KPK

KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno merespons pengajuan banding administratif yang diajukan 57 mantan pegawai KPK kepada Presiden Joko Widodo. “Isi dari balasan surat Menteri Sekretaris Negara sudah konsisten dengan langkah pemerintah selama ini,” kata Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini di Jakarta, Selasa (16/11/2021). Sebelumnya perwakilan mantan pegawai KPK Hotman Tambunan pada 21…

Read More