KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto melakukan kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalteng-1 yang dikelola PT SKS Listrik Kalimantan di Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
“Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi operasional PLTU berkapasitas 2×100 MW yang telah beroperasi secara komersial sejak November 2020 serta memastikan kontribusinya bagi masyarakat setempat,” kata Sigi, di Palangka Raya, Selasa (26/8).
Dia mengatakan, pemerataan akses energi listrik, terutama di wilayah penghasil batubara seperti Kalteng menjadi sangat penting. Dengan sumber daya yang melimpah, distribusi listrik harus bisa terjangkau hingga ke desa-desa.
Dalam kunjungannya, ia mendorong PT SKS untuk meningkatkan penyediaan listrik bagi warga lokal, serta mendukung program swasembada energi nasional.
Sigit juga mengapresiasi upaya PT SKS dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai inisiatif yang positif hingga berdampak bagi warga lokal setempat.
Dalam kunjungannya tersebut, Sigit melihat kapasitas produksi PLTU dan berdialog dengan pengelola untuk memahami tantangan operasional yang dihadapi.
Ia juga mendorong optimalisasi infrastruktur energi lokal, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kalteng.
Kunjungan ini untuk mengawal aspirasi masyarakat Kalteng, khususnya dalam memastikan akses listrik yang merata.
“Kami mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan PLN, untuk bersinergi mewujudkan target 100 persen desa berlistrik, sejalan dengan visi swasembada energi nasional,” kata Sigit.
Selain sidak PLTU, selama di Kalteng, Anggota Komisi XII DPR RI ini juga melakukan inspeksi mendadak ke salah satu agen LPG 3 kg subsidi milik PT Resbayu di Kota Palangka Raya.
“Sidak ini bertujuan untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran, sejalan dengan amanat pemerintah untuk mengoptimalkan subsidi bagi masyarakat yang berhak,” katanya.
Dalam kunjungannya, Sigit memeriksa langsung proses pendistribusian, ketersediaan stok, serta kepatuhan agen terhadap harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Ia berdialog dengan perwakilan pengelola agen dan sejumlah konsumen untuk mendengar keluhan serta memastikan tidak ada praktik penyelewengan, seperti penjualan di atas HET atau distribusi ke pihak yang tidak berhak.
Sigit menegaskan bahwa LPG 3 kg bersubsidi harus diprioritaskan untuk masyarakat miskin dan rentan.
“Saya ingin memastikan bahwa subsidi LPG 3 kg ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan disalahgunakan. Kalteng sebagai daerah yang kaya sumber daya harus mendapatkan manfaat nyata dari kebijakan energi nasional,” kata Sigit.
Sumber: ANTARA
