Kategori: HUKUM

KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah (Kalteng) bersinergi dengan Polda dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan tindak kejahatan keuangan di wilayah provinsi setempat. “Kami membangun sinergi yang kuat bersama lintas sektor, baik bersama Polda, Kejaksaan serta lainnya, dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, hingga pemberantasan tindak kejahatan di sektor keuangan,” ujar Kepala OJK Kalteng Primandanu…

KABARKALIMANTAN1, Sampit – Legislator Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Angga Aditya Nugraha menegaskan keberadaan pos bantuan hukum (Posbakum) di setiap desa dan kelurahan sangat penting untuk mempermudah masyarakat mengakses bantuan hukum. “Keberadaan posbakum memang sangat diperlukan di masyarakat karena banyak masalah hukum yang sering tertunda dan masyarakat yang sulit mengakses bantuan hukum,” kata Ketua Komisi I…

KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan saat ini sedang melakukan pencarian keberadaan anggota Polres Kotawaringin Timur (Kotim) Bripda Muhammad Fadel yang dilaporkan menghilang tanpa jejak sejak Rabu (20/8). “Hingga kini, keberadaannya masih belum diketahui. Sejak dilaporkan hilang, Bripda Fadel tidak pernah lagi masuk dinas,” kata Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji…

KABARKALIMANTAN1, Rantau, Kalsel – Akademisi bidang Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Washliyah Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Rossi menyoroti kasus bullying (perundungan) yang terjadi di lingkungan pendidikan yang sudah menimbulkan korban jiwa. “Bullying bukan sekadar kenakalan remaja, melainkan fenomena sosial serius yang berdampak panjang terhadap kesehatan mental, kenyamanan dan keamanan…

KABAR KALIMANTAN1, Banjarbaru – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Banjarbaru jajaran Polda Kalimantan Selatan sedang mendalami hasil pengungkapan peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 12 kg yang diduga masuk dalam jaringan gembong narkoba Fredy Pratama saat menggelar hasil rangkaian Operasi Antik Intan 2025. Kapolres Banjarbaru AKBP Pius X Febry Aceng Loda di Banjarbaru, Senin (14/7), mengatakan tiga…

KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memastikan akan menindak tegas anggotanya yang melanggar. Tindakan tegas itu termasuk bagi dua personel Polda NTB yang diduga terlibat dalam kematian Brigadir MN dan empat personel Polres Nunukan yang diduga menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu. “Apabila terbukti, proses, pecat, dipidanakan,” katanya di…

KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan bahwa korban terorisme merupakan tanggung jawab negara yang berhak mendapat kompensasi melalui penetapan pengadilan, sekalipun pelakunya tidak diadili karena meninggal ataupun tidak ditemukan. “Korban terorisme secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara. Hak mereka meliputi bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial, serta kompensasi atas kerugian…

KABAR KALIMANTAN1, Kotabaru, Kalsel – Manajemen BRI Kantor Cabang Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan tidak mentoleri pegawai terlibat tindak kejahatan penipuan dengan menerapkan zero tolerance to fraud. “Komitmen ini terus digalakkan dalam beberapa tahun terakhir,” kata Pemimpin Cabang BRI Kotabaru Irfansyah dikonfirmasi di Kotabaru, Kamis (3/7). Irfansyah menyampaikan itu menyusul adanya kasus proses kredit fiktif yang menjerat…

KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi mengenai aturan aparat kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri yang termuat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). “Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 84/PUU-XXIII/2025 di Ruang Sidang…

KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Mahkamah Konstitusi menghapus larangan pemantau pemilu melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan dalam Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa pasal tersebut mengandung norma yang multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Maka dari…