KABARKALIMANTAN1, Singkawang – Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat mulai melaksanakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2025 untuk mengisi sejumlah posisi kepala organisasi perangkat daerah yang saat ini kosong.
Hingga Rabu (10/12/2025), tercatat delapan ASN resmi mendaftar dan siap mengikuti tahapan seleksi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Singkawang Sutiarno mengatakan jumlah tersebut bisa bertambah karena proses pendaftaran masih berlangsung hingga Sabtu (13/12/2025).
“Sudah ada delapan pendaftar. Mereka adalah Dedy Rustriandi, Safari Hamzah, dan Dedi Irawan untuk mengikuti seleksi jabatan Sekretaris DPRD Singkawang,” kata dia.
Untuk posisi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Singkawang, terdapat dua pendaftar, yakni Mursalin dan Desy Ivianti, sedangkan Zul Aswan terdaftar mengikuti seleksi untuk jabatan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Singkawang serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Untuk jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Singkawang, terdapat dua peserta, yakni Mokhlis Mursalin dan Dedy Rustriandi, sedangkan Budi Triono, Desy Ivianti, dan Safari Hamzah ikut dalam seleksi jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Singkawang.
Ia menjelaskan para pelamar diperbolehkan memilih maksimal dua jabatan. Pendaftaran telah dibuka sejak 28 November dan dilakukan melalui laman asnkarier.bkn.go.id.
Seluruh ketentuan umum, persyaratan administrasi, dan format berkas dapat diunduh di laman s.id/JPTPSKW2025.
Ia menegaskan seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan dan tidak dipungut biaya. Informasi perkembangan tahapan seleksi disampaikan melalui kanal resmi Pemerintah Kota Singkawang.
“Bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut dapat menghubungi panitia, seperti Abdul Rani di nomor 0852-5230-0517dan Ridho Suspima Nugraha di nomor 0812-4560-8306,” katanya.
Pemkot Singkawang mendorong ASN yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seleksi terbuka tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat profesionalisme, integritas, dan tata kelola pemerintahan.
“Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah,” ujar Sutiarno.
Sumber : ANTARA
