KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya — Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menegaskan komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menyelesaikan permasalahan tapal batas yang masih terjadi di sejumlah kecamatan dan kelurahan.
Hal itu disampaikan Subandi usai menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, yang secara khusus membahas isu-isu strategis daerah, termasuk penetapan batas wilayah.
“Tapal batas ini memang menjadi salah satu fokus diskusi. Kejelasan batas wilayah sangat penting untuk penataan pemerintahan, pelayanan publik, hingga penyelesaian sengketa pertanahan,” ujarnya, Senin (13/10/2025)
Menurut Subandi, pemerintah kota melalui DPUPR dan Bagian Pemerintahan Setda saat ini tengah menyusun perubahan tata batas. Prosesnya mencakup verifikasi dan penyesuaian batas di lima kecamatan dan 30 kelurahan yang menjadi wilayah administrasi Kota Palangka Raya.
Ia menekankan bahwa DPRD mendorong percepatan penyelesaian, karena kejelasan batas akan berpengaruh langsung pada berbagai program pembangunan maupun pengelolaan aset daerah.
“Kami tidak ingin ada perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah soal batas lahan. Konflik bisa muncul kalau peta batas tidak jelas,” ucapnya.
Subandi juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara Pemerintah Kota dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan maupun klaim wilayah.
Ia menyebut, peta batas yang sah secara hukum dan disosialisasikan dengan baik akan menjadi kunci untuk menciptakan tertib administrasi dan mencegah sengketa antarwilayah.
“Kami berharap pembahasan ini tidak berhenti di pertemuan saja. Harus ada rekomendasi yang kuat agar batas wilayah Kota Palangka Raya bisa ditetapkan secara legal dan permanen,” tutupnya.
