KABARKALIMANTAN1, Kuala Kurun — Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas, Binartha, mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk mempercepat dan mengoptimalkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
“Penyerapan APBD harus dimaksimalkan demi percepatan pembangunan di daerah serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Binartha usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) di Kuala Kurun, Senin (6/10).
Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Obin itu mengingatkan, tahun anggaran 2025 sudah memasuki triwulan terakhir, sehingga waktu untuk merealisasikan program pembangunan semakin terbatas.
Karena itu, setiap OPD harus bekerja lebih cepat dan efektif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan.
“Percepatan serapan anggaran harus tetap sejalan dengan pengawasan ketat agar penggunaannya tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Binartha juga menekankan bahwa APBD bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan instrumen penting untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program sosial di Gunung Mas.
“Anggaran yang dibelanjakan harus memberikan dampak nyata, membangun jalan, memperbaiki layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong perekonomian lokal,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia L.P. Umbing, mengakui bahwa capaian serapan anggaran hingga triwulan III tahun 2025 masih belum mencapai target ideal.
Berdasarkan laporan terakhir, pendapatan daerah baru terealisasi sebesar 68,29 persen, sedangkan belanja daerah baru mencapai 57,82 persen dari total yang dianggarkan.
“Idealnya pada triwulan ketiga ini penyerapan sudah mencapai 80 persen. Artinya, masih ada ruang besar yang harus dikejar,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Efrensia menilai perlunya langkah-langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan di setiap perangkat daerah, sekaligus memastikan pelaksanaan program tetap sesuai aturan dan tidak mengabaikan prinsip akuntabilitas.
“Percepatan harus dibarengi dengan perencanaan yang matang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan agar serapan meningkat, namun tetap tertib administrasi,” jelasnya.
Wakil Bupati perempuan pertama di Gunung Mas itu berharap seluruh OPD segera melakukan evaluasi internal untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai target.
Binartha menambahkan, DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2025 agar seluruh program prioritas berjalan optimal.
“Kami di DPRD siap bersinergi dengan pemerintah daerah. Tujuannya sama: memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Gunung Mas,” pungkasnya.
