Dinilai Reshuffle Terburuk di Ujung Kekuasaan, Jokowi Punya Alasan

KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Reshuffle kabinet terbaru merupakan peragaan politik terburuk selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Begitu penilaian Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi.

“Benar. Pengisian jabatan menteri dan wakil menteri serta dua pejabat Wantimpres menjadi salah satu reshuffle dan peragaan politik terburuk Jokowi di ujung masa jabatannya,” ujar Hendardi dalam keterangannya, Selasa (18/7/2023).

Menurut Hendardi, orang nomor satu di Indonesia itu tak menunjuk menteri Komunikasi dan Informasi yang lebih baik dari Johnny G Plate dan tak punya kapasitas di bidangnya. Presiden melantik Budi Arie Setiadi, Ketua Projo (relawan Jokowi di Pilpres lalu).

“Bukannya mencari sosok menteri kompeten dan berintegritas sebagai antitesis pejabat sebelumnya, Jokowi justru menunjuk sosok tidak punya kapasitas dan jejak rekam di bidang yang dibutuhkan Kemenkominfo,” tuturnya.

Dalam kacamata Hendardi, orang-orang yang ditunjuk presiden untuk mengisi jabatan di pemerintahan saat reshuffle kabinet itu adalah perpanjangan tangan dari kelompok Jokowi saja.

“Para pengisi jabatan baru itu adalah orang-orang Jokowi yang menjadi kepanjangan tangan dan mewujudkan kehendak pribadi atau kelompoknya. Bukan juga representasi partai koalisi yang didiskusikan secara sehat,” kata dia.

Hendardi bahkan menuduh reshuffle kabinet ini bukan untuk memanfaatkan sisa waktu dan menjalankan mandat membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat, melainkan konsolidasi kapital dan infrastruktur politik semata.

“Untuk Pemilu, sebagai jembatan kekuasaan bagi kelompok asuhan Jokowi, termasuk melindungi kepentingan politik keluarga. Hak prerogatif yang melekat pada seorang Jokowi telah dijalankan secara prosedural secara absah tapi tidak membawa manfaat bagi republik,” ucapnya.

Alasan Jokowi

Jokowi punya alasan sendiri tentang pengangkatan Ketua Projo jadi Menkominfo, Ia perlu orang yang bisa dipercaya dan punya kapasitas, sebab kementrian dimaksud sedang berada dalam sorotan masyarakat.

“Di sisa waktu yang tinggal satu setengah tahun, proyek pembangunan Menara BTS program BAKTI Kominfo harus tetap dilanjutkan. Karena itu Saya meminta Pak Budi Arie mengutamakan proyek tersebut, meskipun proses hukum dugaan tipikor proyek BAKTI Kominfo itu sedang diproses Kejagung,” ujar Jokowi.

Kalau soal pelelantikan Saiful Rahmat Dasuki menjadi Wakil Menteri Agama (Wamenag), Jokowi mengaku itu merupakan pesan dari partai. “Soal Wamenag itu memang ada permintaan partai,” ujar Jokowi singkat.

Saiful adalah Ketua DPW PPP DKI Jakarta. Dia menggantikan seniornya di PPP, Zainut Tauhid Sa’adi, di kursi Wamenag. Dengan dilantiknya Saiful, maka Kemenag kini dipimpin duo elite GP Ansor. Pasalnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas saat ini berstatus Ketua Umum PP GP Ansor.

Plt Ketua Umum PPP Mardiono mengonfirmasi pihaknya menyodorkan nama Saiful untuk masuk kabinet Jokowi. Selain Saiful, Mardiono mengatakan pihaknya juga menyodorkan anggota Majelis Kehormatan PPP Djan Faridz masuk ke lingkaran Jokowi.

Djan Faridz akhirnya memang dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). “Ya karena dua-duanya itu, Saiful dan Djan, beliau kader PPP. Kami memiliki kader banyak, tapi tentu saja kewenangan terakhir ada pada presiden. Itu memang hak prerogratif presiden,” kata Mardiono.