KABAR KALIMANTAN1, Banjarmasin – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Selatan (Bawaslu Kalsel) terus memperbanyak keberadaan kampung anti politik uang jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dengan menggerakkan komitmen warga dalam pengawasan partisipatif.
“Kampung anti politik uang sudah terbentuk di empat wilayah yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” kata anggota Bawaslu Kalsel Thessa Aji Budiono di Banjarmasin, Kamis (10/10).
Menurut Thessa, membangun kesadaran masyarakat jika politik uang justru merugikan sangatlah penting.
Hal itu sejalan dengan upaya agar pemilihan serentak tahun ini terbebas dari politik uang yang bisa merusak demokrasi bangsa.
Dia menyebut politik uang menjadi bagian dari kerawanan dalam tahapan pilkada yang harus dicegah dan diberantas.
Oleh karena itu, bawaslu mendorong masyarakat bisa sama-sama mengawasi agar politik uang tidak mudah mengganggu pilihan masyarakat ketika hari pemungutan suara.
“Harapannya pada kampung anti politik uang menjadi contoh praktik terlarang ini tidak bisa dilakukan seiring komitmen masyarakatnya yang ingin mengawal pilkada bersih, berintegritas dan demokratis,” jelasnya.
Diketahui praktik politik transaksional rentan terjadi mendekati hari pencoblosan pilkada pada 27 November 2024 mendatang.
Aksi terlarang dari oknum tim pasangan calon kepala daerah ini kerap dikenal dengan sebutan serangan fajar yang menggambarkan pemberian uang suap ke warga sebagai pemilik hak suara agar memilih salah satu kandidat.
Sumber: ANTARA
