KABAR KALIMANTAN 1, Jakarta – Sepekan lalu Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir dilaporkan ke KPK. Kemarin, relawan Pendukung Cinta Republik (PCR), justru mendeklarasikan dukungan buat Luhut dan Erick agar maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada 2024.
Aroma sindiran lebih tajam tercium dibanding dukungan. Maklum, Luhut yang menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi dan Erick selaku Menteri BUMN, terlibat dalam pusaran bisnis tes PCR di masa pandemi.
“Menurut saya, relawan PCR cukup kreatif. Di era rezim sekarang yang cenderung otoriter, kritik apalagi demo, terancam tudingan radikal. Nah, sindiran begini saya kira sangat bagus,” komentar Sukirman Purwoatmojo, pengamat sosial yang juga pebisnis asal Bogor.
Terkait efektif atau tidak, Sukirman tak bisa meprediksi. Alasannya, dia melihat rasa malu merupakan barang langka pada kepemimpinan era kini.
“Lihat saja tersangka korupsi bisa senyum sambklt melambaikan tangan ke awak media, seolah mau pergi wisata, padahal sudah pakai rompi oranye selaku tahanan KPK,” imbuhnya.
Sementara itu Koordinator Nasional PCR, Fuadul Aufa, mengatakan forum PCR hadir dari isu bisnis PCR dua menteri di kabinet Indonesia Maju tersebut.
“Kami sengaja memberi nama PCR karena ingin memunculkan rasa yang berbeda. PCR ini muncul ini karena berita yang kemarin ini, Pak Luhut dan Pak Erick ini secara tidak langsung dinegatifkan dengan munculnya bisnis PCR,” kata Fuadul dalam konferensi pers di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021).
Fuadul mengatakan PCR merupakan dukungan untuk Luhut-Erick. Dia berharap Luhut-Erick dapat maju menjadi capres-cawapres pada Pilpres 2024.
“Dengan ukuran yang berbeda, ukuran kita yaitu bagaimana Bapak Luhut dan Bapak Erick ini bisa mencapai puncaknya yaitu menjadi capres dan cawapres 2024-2029,” kata Fuadul.
Di luar isu-isu miring terkait ada permainan dan bisnis antara PCR, Fuadul dkk tidak ada di wilayah itu. “Kalau wilayah hukum, kita serahkan semua ke ranah hukum,” sambungnya.
Fuad menilai Luhut-Erick layak dipilih. Dia menilai Luhut-Erick bisa menangani persoalan bangsa terutama terkait pandemi virus Corona yang sedang mewabah di Tanah Air. “Mereka sangat sukses,” imbuhnya.
Bisnis PCR
Kabar sejumlah menteri bermain bisnis PCR itu sempat disinggung Mantan Direktur YLBHI, Agustinus Edy Kristianto. Para menteri ini diduga memiliki keterkaitan dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
“Menteri itu ternyata terafiliasi dengan PT GSI. Unit usaha PT itu adalah GSI Lab yang jualan segala jenis tes Covid-19: PCR Swab Sameday (275 ribu), Swab Antigen (95 ribu), PCR Kumur (495 ribu), S-RBD Quantitative Antibody (249 ribu),” tulisnya di laman Facebook.
Keterkaitan para menteri diduga melalui pemegang saham GSI. PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtera sebagai salah satu pemegang saham GSI disebut memiliki keterkaitan dengan Luhut.
Sedangkan Erick diduga memiliki keterkaitan dengan GSI melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri. Yayasan ini di bawah PT Adaro Energy Tbk di mana kakak Erick, Garibaldi Thohir merupakan presiden direkturnya.
Juru Bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi, membantah Luhut bermain bisnis tes PCR, apalagi cari untung. Jodi menjelaskan perusahaan dibentuk dalam rangka inisiatif membantu penyediaan tes COVID-19.
“Terkait GSI, jadi pada waktu itu, Pak Luhut diajak oleh teman-teman dari Grup Indika, Adaro, Northstar, yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan test COVID-19 dengan kapasitas test yang besar. Dulu ada kendala pada masa-masa awal pandemi,” ujar Jodi.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, juga membantah isu tersebut. “Isu bahwa Pak Erick bermain tes PCR itu sangat tendensius,” katanya.
Dilaporkan ke KPK
Yang pasti, Luhut dan Erick telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait dugaan keterlibatan dalam bisnis tes PCR. Laporan itu didasarkan pada aturan tes PCR yang berubah-ubah dan tarif yang menjulang tinggi. Pelapor heran pemerintah tidak menentukan standar biaya PCR.
“Pertama, kami ingin melaporkan desas-desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR. Di tengah keresahan masyarakat saat pandemi, situasi ekonomi belum pulih, kami dengar bisnis pejabat dalam PCR,” kata Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Alif Kamal di gedung KPK.
KPK mengaku segera menindaklanjuti laporan tersebut. KPK mengatakan akan memverifikasi data dan informasi terkait pelaporan tersebut.
“Kami mengkonfirmasi, Bagian Persuratan KPK telah menerima laporan masyarakat dimaksud. KPK memastikan bahwa setiap laporan ke saluran Pengaduan Masyarakat akan ditindaklanjuti dengan lebih dulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data dan informasi yang disampaikan,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Kamis lalu.
