Tag: DPRD Kota Palangka Raya

KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya, Jumat (28/3/2025) — Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Rusdiansyah, menekankan bahwa momentum Idul Fitri 1446 H menjadi peluang strategis mempererat hubungan sosial antarwarga yang memiliki latar agama dan budaya berbeda, sekaligus memperkuat nilai toleransi di tengah masyarakat majemuk. Rusdiansyah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keharmonisan serta menghindari sentimen provokatif yang dapat…

KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya, Selasa (25/3/2025) — Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mendesak Pemerintah Kota untuk segera menyusun strategi pengelolaan 3.000 hektare lahan tidur yang diusulkan Wali Kota Fairid Naparin untuk dikembangkan di sektor pertanian. Usulan tersebut saat ini masih menunggu persetujuan pemerintah pusat sebagai bagian dari program pertanian nasional ….

KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya, Rabu (25/3/2025) – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menyatakan dukungan penuh terhadap program 100 hari pertama kepemimpinan Wali Kota Fairid Naparin dan Wakil Wali Kota Achmad Zaini. Ia menegaskan fraksinya siap mengawal seluruh implementasi program, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hatir menyoroti dua fokus utama…

KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya, Minggu (23/3/2025) — Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Yudhi Karlianto Manan, mengimbau Pemerintah Kota mengembangkan inovasi pakan ternak berbasis teknologi. Ia menyoroti ketergantungan peternak pada jagung yang rentan menimbulkan lonjakan harga saat produksi jagung menurun, sehingga otomatis menaikkan biaya pakan dan berdampak pada harga daging dan telur. Yudhi menyebut bahwa…

KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya, Jumat (21/3/2025) — Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menyoroti maraknya keluhan warga terhadap material proyek pembangunan, seperti pasir dan batu kerikil yang tercecer di jalan umum dan membahayakan pengguna jalan. Ia mendesak agar para pengembang proyek bertanggung jawab memastikan bahan bangunan tidak tersebar ke akses publik saat proses konstruksi…

KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya, Rabu (19/3/2025) – Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Tantawi Jauhari, pada Rabu (19/3) mendesak Pemerintah Kota Palangka Raya untuk segera memberikan pelatihan teknologi pertanian modern bagi petani cabai. Tantawi menilai, tantangan cuaca ekstrem yang kerap melanda membuat para petani sangat rentan terhadap kehilangan hasil produksi. Oleh karena itu, penerapan teknologi…

KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya, Selasa (18/3/2025) – Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, pada selasa (18/3)  menyerukan agar Pemerintah Kota Palangka Raya segera menertibkan praktik penjualan minuman keras (miras) ilegal secara keliling yang belakangan ini semakin meresahkan masyarakat. Menurut Hatir, penjual miras keliling kerap membuka lapak di berbagai acara masyarakat seperti…

KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya, Selasa (18/3/2025) — Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak menjadikan kebijakan efisiensi anggaran sebagai alasan menurunkan dedikasi atau menunda pelayanan publik. Ia menyampaikan bahwa efisiensi, termasuk pembatasan perjalanan dinas, dapat menjadi momentum untuk meningkatkan disiplin kerja dan mendekatkan ASN kepada…

KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya, Senin (17/3/2025) — Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menyatakan setuju atas rencana Pemerintah Kota menunjuk seorang juru bicara resmi untuk menyampaikan informasi pembangunan. Menurutnya, kehadiran juru bicara dianggap tepat guna agar penjelasan terkait program dan progres pembangunan bisa sampai ke masyarakat secara lebih jelas dan utuh Subandi menjelaskan bahwa selama ini…

KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya, Kamis (13/3/2025) — Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Bennie Brian Tonni Embang, mendesak Pemerintah Kota untuk melakukan audit menyeluruh dan memperkuat regulasi terkait pengelolaan aset daerah. Langkah ini dianggap krusial agar sengketa seperti yang terjadi di Puskesmas Pahandut tidak terulang kembali dan tidak mengganggu pelayanan publik yang menjadi hak dasar…