KABAR KALIMANTAN1, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menjamin pemberian berbagai fasilitas bagi dokter spesialis dan sub-spesialis yang mau mengabdi di wilayah tersebut, termasuk ganti rugi biaya pendidikan, hingga insentif.
“Kami menyiapkan anggaran untuk dokter spesialis dan sub-spesialis, kalau ada yang mau itu biaya pendidikannya kami ganti penuh, tapi kontrak dengan kita minimal 15 tahun. Insentif, rumah dinas dan mobil dinas juga akan kami siapkan,” kata Bupati Kotim Halikinnor di Sampit, Kamis (10/4).
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Kotim ini menjelaskan saat ini keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan, khususnya dokter spesialis dan sub-spesialis masih menjadi kendala dalam mewujudkan pelayanan kesehatan optimal bagi masyarakat.
Kotim merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Kalimantan Tengah, artinya kebutuhan akan layanan kesehatan cukup tinggi. Bahkan, tidak sedikit warga Kotim yang berobat ke luar daerah karena keterbatasan jumlah dokter, khususnya dokter spesialis.
Namun, ia menyadari kebutuhan dokter spesialis bukan hanya menjadi permasalahan di Kotim, tapi juga berbagai daerah lainnya, artinya persaingan untuk mendapatkan dokter spesialis cukup ketat.
“Contohnya dokter spesialis bedah saraf di Kalteng cuma ada satu, bahkan ada beberapa provinsi di Indonesia yang tidak memilikinya. Sementara yang sakit itu banyak, dan ini menjadi kebutuhan mendesak, termasuk di Kotim,” ujarnya.
Berbagai keuntungan yang ditawarkan ini diharapkan bisa merangsang keinginan dokter spesialis dan sub-spesialis agar mau mengabdikan diri di Bumi Habaring Hurung itu. Dengan harapan ke depannya layanan kesehatan meningkat dan tidak ada lagi warga yang dirujuk ke luar daerah.
Tawaran ini berlaku tidak hanya untuk putra-putri asli daerah, tapi juga luar daerah, seperti Jawa dan Sumatera. Kandidat yang diutamakan adalah yang sudah atau segera lulus pendidikan, bertujuan untuk memangkas waktu.
Pendidikan kedokteran, khususnya spesialis tidak mudah dan membutuhkan waktu, sedangkan kalau membiayai pendidikan dari nol sementara yang bersangkutan belum pasti lulus tentu akan sangat disayangkan.
Ia mengaku sempat menawarkan ke perguruan tinggi kedokteran, jika ada mahasiswanya yang segera lulus dan mau mengabdi di Kotim, sehingga begitu lulus dokter yang bersangkutan bisa langsung melayani.
“Sebenarnya kemarin anggarannya sudah kami siapkan, tetapi waktu itu peraturan bupatinya belum selesai. Sekarang kami tawarkan lagi, maksudnya dengan dibiayai pendidikannya agar mereka mau datang ke Kotim, karena kami tau SDM itu mahal,” kata Halikinnor.
Sumber: ANTARA
