KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Kader partai yang menolak sikap partai dalam Pilpres 2024, jadi fenomena menarik pekan ini. Paling gres, sekitar 4000 kader dan simpatisan Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan deklarasi mendukung Anies Baswedan, yang diusung Koalisi Perubahan.
Dipimpin Eks Ketua DPP PAN Syahrin Hamid, mereka menamakan diri Amanat Indonesia, disingkat ANIES. Syahrin dkk. menggelar deklarasi dukungan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2024).
Sebelumnya, Kader senior PPP Habil Marati memimpin gelaran deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024, Rabu (16/11) lalu di Yogyakarta. Habil menjelaskan deklarasi bersama Forum Kakbah Membangun (FKM) itu sekaligus menyalurkan aspirasi keluarga besar PPP yang mendukung Anies maju di Pilpres 2024.
Tujuan lain, demi membawa PPP lolos ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024. “Untuk menyelamatkan PPP agar lolos parliamentary threshold dalam Pemilu 2024. Dengan mendukung Anies Baswedan, diperkirakan elektabilitas PPP akan meningkat pesat,” kata Habil.
Senada, Kader Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) di Aceh minta ruang ijtihad mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Mereka tak mau mengikuti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres nanti. Hal itu disampaikan kader senior sekaligus Wakil Ketua DPW PPP Aceh’> PPP Aceh, Tgk H Musannif.
Atas kejadian itu, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono,
menjelasakan mekanisme dalam memilih Capres oleh partai.
“Kalau di partai memiliki mekanisme. Ada struktur, ada mekanisme sendiri, kemudian ada proses-proses konstitusional sebagai anggaran dasar, anggaran rumah tangga,” ujarnya.
Namun Mardiono tidak menyebut sanksi untuk kader partainya yang tetap mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Akan Dievaluasi
Berbeda dengan sikap Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay. Ia mengatakan PAN akan mengevaluasi kader-kadernya yang membentuk organisasi relawan bernama “Amanat Indonesia” (ANIES), demi mendukung Anies Baswedan.
Selain Sahrin, terdapat nama mantan anggota DPR dari Fraksi PAN Akmaldin Noor dan M Yasin Kara juga tergabung dalam kelompok relawan ini. Relawan ini mengklaim sudah memiliki kepengurusan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Saleh menegaskan inisiator relawan Amanat Indonesia Sahrin Hamid dkk sudah bertahun-tahun tak aktif di kepengurusan PAN. “Mereka sudah lama tidak aktif. Jadi, perlu dievaluasi. Bisa saja soal sanksi bagi Sahrin Hamid dkk. akan dibahas di internal PAN,” ,” kata Saleh, Senin (8/5).
Saleh bercerita sudah bertanya kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas terkait deklarasi relawan tersebut. Zulhas mengatakan tidak tahu-menahu.
“Kader agar tidak terpancing dengan deklarasi-deklarasi seperti ini. Pada saatnya, Insya Allah semua akan bersama-sama mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres yang disepakati,” kata Saleh.
Meski belum disampaikan, PAN diyakini akan mengikuti langkah PPP, mendukung Capres usungan PDIP, Ganjar Pranowo. Terlebih Zulhas sudah “tegak lurus” pada Presiden Joko Widodo, yang oleh Ketum PDIP Megawati Spoekarnoputri dilabeli petugas partai.
Alasan Lain
Fenomena “perlawanan” kader lainnya dilakukan 6 elite Nasdem di Majalengka, Jawa Barat. Mereka yang mengundurkan diri terdiri dari 5 ketua DPC DPD Nasdem dan satu anggota DPRD Kabupaten Majalengka, Dasim Raden Pamungkas.
Dasim saat ini menjabat sebagai anggota Komisi I DPRD Majalengka dan merupakan penyumbang suara terbanyak di Pileg 2019 untuk Nasdem di Majalengka. Ia mengaku mundur dari Nasdem karena persoalan penempatan daerah pemilihan (dapil) di Pileg 2024.
Mundurnya Dasim diikuti 5 Ketua DPC Partai Nasdem di Majalengka, berasal dari wilayah Kecamatan Cigasong, Argapura, Talaga, Sukahaji, dan Banjaran.
Kubu Demokrat juga digoyang kasus serupa, tapi alasannya bukan soal Dapil. Di media bahkan disebut ratusan kader ikut mundur massal alias “bedol desa”.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta, Asep Chandra, membantah adanya ratusan kadernya mundur massal. “Data yang kami terima hanya 8 surat pengunduran diri dari pengurus, baik DPC maupun DPAC. Kalau ratusan, itu hoaks,” ujar Asep.
Di singgung alasan para kader mundur, Asep mengaku heran karena karena dia baru menjabat 7 sebagai ketua DPAC. Tidak ada pernyataan negatif atau harmonisan dari para kadernya.
Hanya saja, menurut Ade Winanto, Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Demokrat Cibatu, Purwakarta yang mundur, langkah itu diambil karena sudah tidak sejalan dengan kepimpinan Asep.
“Secara politik, kami sudah tidak sejalan. Dengan ini kami mundur sebagai pengurus dan bacaleg,” kata Ade di Aula RM Ayam Taliwang, Kabupaten Purwakarta Rabu (3/5/2023).
Hal yang sama dikatakan Ketua Srikandi yang juga Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta, Rini Meilani. Saat ditanya, apakah ini terkait pencalonan Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Demokrat, mereka enggan menjawab.
Isu yang beredar, ada kelompok lain yang menyokong dan memberi “kenyamanan”. Sayangnya, para eks kader Demokrat itu enggan berkomentar.
