KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya — Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto mengecam pernyataan Edi Mulyadi yang menyudutkan masyarakat Kalimantan dengan menyebut Kalimantan tempat jin buang anak, gegara tidak setuju peralihan ibukota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Legislator asal Kalimantan Tengah Fraksi Demokrat ini, tak menampik adanya pro kontra yang berkembang di tengah masyarakat terkait pemindahan IKN tersebut dan sah-sah saja jika mau mengkritisi, namun bukan lantas menyerang harkat dan martabat masyarakat Pulau Borneo.
“Itu sudah nggak benar dan sudah di luar konteks. Maksudnya apa mengatakan Kalimantan tempat pembuangan anak jin? Kritik boleh saja, tapi jangan menjelekkan Kalimantan apalagi sampai melebar ke soal sara dan harga diri warga Kalimantan,”tegasnya.
Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Kotawaringin Barat ini, alangkah eloknya, kalau mau menyampaikan kritik soal pemindahan IKN, hendaknya dengan cara yang bermartabat, tanpa harus menyinggung harkat dan martabat warga Kalimantan.
Sebagai negara demokrasi, manakala ada kebijakan yang dirasa belum tepat, tentu saja boleh mengkritisi agar kebijakan bisa lebih baik, tetapi mengkritisi harus profesional dan dijelaskan alasan serta solusinya.
Seperti tentang IKN, apa kelemahan serta kebaikannya. Kemudian ketika banyak kelemahan, seharusnya Edy Mulyadi memberikan solusinya atau langkah terbaiknya dan tentu saja harus didukung dengan data juga fakta yang memperkuat argumennya.
“Saudara Edy Mulyadi yang menolak kebijakan IKN tetapi menohok bahkan bilang yang tidak pantas terhadap wilayah Kalimantan tentu sangat melukai hati kami warga Kalimantan,”pungkas Bambang.
Tentu saja, sebagai masyarakat Kalimantan, sangat tersinggung dengan pernyataan Edy Mulyadi. Oleh sebab itu mendesak agar yang bersangkutan meminta maaf secara terbuka kepada warga Kalimantan secara keseluruhan baik di sosial media dan di media.
Kendati demikian, Bambang tak menampik adanya pro kontra yang berkembang di tengah masyarakat terkait pemindahan IKN. Semestinya ada kajian mendalam soal IKN ini, karena di satu sisi ekonomi bangsa sedang sulit. Biaya pemindahan ibu kota kan gak sedikit. Alangkah baiknya biaya yang besar itu digunakan untuk mengurangi angka kemiskinan yang kian tinggi.
Demokrat pada posisi mendukung pemindahan IKN ini sepanjang kajiannya matang, biayanya memadai tapi kalau tergesa-gesa sebaiknya dipikirkan kembali. Untuk itu pentingnya kajian yang mendalam agar berefek positif terhadap keberlangsungan warga Kalimantan itu sendiri.
“Jangan sampai warga Kalimantan jadi penonton di rumahnya sendiri dengan adanya IKN baru ini. Jangan sampai tergusur, tercabut akar budayanya, hancur lingkungannya,”ujarnya.
Hal-hal semacam ini, sebut Bambang harus jadi perhatian serius pemerintah semestinya sebelum memindahkan IKN baru ke Kalimantan, jangan sampai gegap gempita akan menuai malapetaka yang akan dirasakan warga Kalimantan nantinya. (TVA).
