KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – Kasus tindak pidana korupsi masih marak terjadi. Hal ini tentu akan berdampak kepada sistem suatu pemerintahan. Karena itu, upaya pencegahan harus diperkuat, baik pada tingkat pemerintah pusat hingga daerah.
Demikian poin penting yang mengemuka dalam rapat kerja pencegahan tindak pidana korupsi secara virtual/melalui video conferens, dengan Mendagri, Ketua KPK RI dan Kepala LKPP RI, Senin (24/1/2022).
Raker dipimpin langsung Mendagri Muhammad Tito Karnavian diikuti seluruh kepala daerah se-ndonesia. Untuk Pemkot Palangka Raya sendiri, diikuti Wakil Wali Kota Palangka Raya, Umi Mastikah, diruang kerjanya.
Dalam paparannya Mendagri, menekankan pentingnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkup suatu pemerintahan. Korupsi yang terjadi disuatu lembaga pemerintahan, maka akan berimplikasi pada kepercayaan publik.
“Dimana publik bisa saja tidak akan lagi mempercayai sistem pemerintahan yang di jalankan. Maka dari itu kepada kepala daerah, diharapkan dapat menekan atau memberangus terjadinya tindak pidana korupsi di wilayahnya,”ujar Mendagri.
Hal ini penting agar kepercayaan publik dapat terjaga dan pemerintah dapat merubah bangsa ini menjadi lebih lagi kedepannya,
Usai mengikuti raker, Umi Mastikah menegaskan, Pemkot Palangka Raya sejauh ini berkomitmen penuh dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah setempatd dan akan terus melakukan upaya pencegahan korupsi, sehingga mampu membawa tatanan kinerja pemerintahan dalam zona hijau atau kota yang bersih dari tindak korupsi.
Umi juga menjelaskan, semua program dan proses pembangunan yang menggunakan anggaran APBD dan lainnya akan dilakukan dengan transparan dan sesuai prosedur, karena dengan begitu tindak pidana korupsi bisa dicegah, di lingkungan Pemkot Palangka Raya, berbagai upaya akan dilakukan agar tidak ada tindak pidana korupsi. (MGN/TVA)
