KABARKALIMANTAN1, Kuala Kurun — DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2025 yang hingga pertengahan tahun baru mencapai 34,84 persen.
Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026, Ketua DPRD Binartha mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menjelaskan secara detail sumber-sumber pendapatan daerah.
“Kami ingin penjabaran yang lebih rinci mengenai pendapatan daerah tahun 2025. Dari mana saja sumbernya, dan bagaimana progres realisasinya. Ini penting untuk dasar perencanaan anggaran ke depan,” tegas Binartha, Senin (21/7).
Politisi Partai Golkar itu juga menilai proyeksi PAD pada rancangan anggaran 2026 belum menunjukkan peningkatan berarti. Ia meminta agar pemetaan potensi pendapatan dilakukan lebih mendalam, agar pemerintah daerah dapat menemukan strategi optimalisasi yang efektif.
“Kalau bisa dijelaskan juga sektor mana yang potensial dan mana yang masih lemah, supaya bisa kita dorong bersama. Karena sejauh ini realisasinya masih tergolong rendah,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Gunung Mas, Edison, menyampaikan bahwa hingga Juli 2025 realisasi PAD tercatat sekitar Rp30 miliar.
Namun beberapa sektor, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), belum menunjukkan perkembangan signifikan.
“Persentase realisasi PAD kita saat ini baru mencapai 34,84 persen. Untuk sektor BPHTB masih belum maksimal karena ada proses koordinasi yang sedang kita lakukan dengan pihak perusahaan besar swasta,” jelas Edison.
DPRD berharap evaluasi menyeluruh terhadap sumber PAD dapat segera dilakukan, agar perencanaan fiskal tahun 2026 lebih realistis dan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
