KABAR KALIMANTAN1, Kuala Kurun – Sembilan satuan kerja (satker) pengguna anggaran di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kantor daerah tahun anggaran 2023. Ini merupakan awal mula dari pelaksanaan anggaran dan program di tahun 2023.
”Setelah menerima DIPA, kami minta kepada seluruh satker untuk mempercepat realisasi anggaran, serta meminimalisir terjadinya revisi anggaran,” tegas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gumas Rayaniatie Djangkan, Kamis (8/12).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan dalam percepatan realisasi anggaran, harus berkaca pada apa yang telah terjadi di tahun 2022 lalu, sehingga bisa dilakukan penyesuaian.
”Tentunya kami berharap pelaksanaan dalam merealisasikan anggaran di tahun 2023 sudah dilakukan penyesuaian,” tuturnya.
Selain penyesuaian, kata dia, revisi anggaran juga harus diminimalisir, karena itu menjadi cerminan keberhasilan perencanaan kegiatan. Biasanya, revisi anggaran itu terjadi pada pertengahan tahun. Hal seperti itu yang harus diantisipasi.
”Mulai dari sekarang, berbagai perencanaan kegiatan maupun program yang akan dilakukan pada Bulan Januari 2022 harus segera dipersiapkan,” ujar Legislator dari daerah pemilihan I mencakup Kecamatan Kurun, Mihing Raya, dan Sepang ini.
Sebelumnya, Wakil Bupati Gumas Efrensia LP Umbing mengatakan, DIPA kantor daerah tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan Rp42.789.060.000 atau 47,44 persen. Pada tahun 2022, DIPA kantor daerah Rp90.194.219.000, dan tahun 2023 naik menjadi Rp132.983.279.000.
”DIPA ini harus digunakan untuk membantu mempercepat pemulihan ekonomi dan stimulus perekonomian daerah, khususnya dalam penanganan inflasi dan peningkatan pelayanan publik, dengan menjaga akuntabilitas dan tranparansi,” terangnya.
Nantinya, alokasi anggaran tersebut harus sesuai dengan prioritas kebijakan yakni peningkatan akses air minum dan sanitasi, menjaga stabilitas akses transportasi jalan, belanja perlindungan social untuk pasar penyeimbang pada 12 kecamatan, membuat produk unggulan lokal dengan konsep smart agro, membangun RTH sebagai dukungan terhadap smart tourism, pemberdayaan dan penguatan desa, pembangunan perpustakaan daerah, serta penerapan pembangunan swakelola dengan sistem padat karya. (okt)