KABARAKALIMANTAN1, Jakarta – Setelah merombak beberapa “warisan” Gubernur DKI Jakarta era Anies Baswedan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono akhirnya dikritik Anggota DPRD DKI Mohamad Taufik. Target kritik terutama soal langkah Heru mencopot Sekretaris Daerah (Sekda), Marullah Matali.
Taufik menyebut, tindakan Heru diduga melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Negara ini punya aturan hukum. Semua kebijakan harus berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku,” kata Taufik dalam keterangan tertulis, Selasa (6/12/2022).
Ia mengatakan berdasar Pasal 116 ayat (1) UU ASN dijelaskan bahwa pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.
“Pertanyaannya sekarang, Marullah melanggar aturan hukum tidak? Kan, tidak. Jangan seenaknya saja,” katanya. Kasus ini sekarang menjadi topik hangat di kota metropolitan.
Dalam Ayat (2) juga dijelaskan bahwa penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum dua tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan presiden.
Ia menyebut permasalahan baru akan datang jika Presiden digugat di PTUN karena mengeluarkan Keppres yang dinilai tanpa melalui kajian matang.
“Pj Gubernur DKI yang terhormat ikuti UU ASN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat sekretaris daerah. Jangan dibiasakan menerjang aturan,” imbuh dia.
Taufik menganggap pencopotan Marullah sebagai Sekda DKI, hanya karena pertimbangan ketidaksukaan Heru. Apalagi, Marullah ketika menjabat Sekda juga merangkap ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang memegang peranan strategis.
“Kami merasa miris dan sangat prihatin atas terjadinya Sekdaprov DKI dimutasi sebagai Deputi,” ucapnya.
Heru sebelumnya melantik Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DKI Uus Kuswanto menjadi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta menggantikan Marullah. Jabatan baru Marullah, Deputi Gubernur bidang Budaya dan Pariwisata.
Banyak yang menduga, Heru dinilai sedang “bersih-bersih” pejabat lama yang loyal kepada Anies Baswedan, yang kini jadi Capres dari Partai Nasdem dan Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan PKS. Heru dikenal dekat dengan rezim penguasa.
Heru sendiri akhirnya angkat bicara. “Perlu saya sampaikan di sini bahwa tugas Pak Deputi, dimana nanti beliau akan membantu saya. Jadi jangan salah paham. Saya membutuhkan Pak Marullah dalam skala yang lebih besar,” kata Heru di Balai Kota Jakarta, Senin (5/12).
Tugas lainnya, adalah terkait persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan persiapan Jakarta sebagai tuan rumah kegiatan Mayors and Governors Meeting of the ASEAN Capital 2023
“Maka bisa dibayangkan betapa ribetnya, sibuknya kita di 2023. Sehingga saya yakin Pak Marullah, Pak Deputi menjadi lebih tinggi helikopter, melihatnya lebih gesit lebih leluasa,” katanya.
Tapi tetap saja yang mencuat ke permukaan adalah Heru sedang berupaya mempreteli pejabat yang loyal kepada Anies. Dari jabatan Sekda yang strategis menjadi pejabat di area baru yang lebih terbatasi.
Betawi Tersinggung
Keputusan tersebut membuat masyarakat Betawi kecewa. Hal itu dinyatakan Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Abdul Ghoni. Menurutnya, dengan mencopot Marullah, Heru berarti tidak lagi menghargai anak Betawi.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI ini menilai, Heru tak boleh semena-mena dalam mengambil keputusan. “Saya sebagai putra Betawi dan juga Ketua Umum Forkabi kecewa sama Heru. Heru tidak boleh semena-mena. Harus ada etika. Kami tersinggung,” ujar Ghoni, Senin (5/12).
Menurutnya, sejak era Gubernur-gubernur sebelumnya, seperti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Djarot Syaiful Hidayat hingga Anies Baswedan, jabatan Sekda DKP Jakarta selalu diisi oleh putra Betawi.
Ketua Umum Ormas Pengacara Jawara Bela Umat (Pejabat) Eka Jaya juga menyatakan siap menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta atas putusan Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono tersebut.
“Pencopotan Marullah Matali dari posisi Sekda DKI membuat warga Betawi sangat kecewa dan gusar. Karena Marullah Mattali selama mengabdi dalam kepemimpinan mempunyai kinerja yang bagus dan integritas tinggi. Selama ini tidak ada keganjilan,” ujarnya dalam pesan singkat kepada wartawan, Selasa (6/12).
