KABAR KALIMANTAN1, Banjarmasin – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan (Dinkes Kalsel) mengevaluasi program lintas sektor maupun swasta terkait kesehatan bagi ibu dan anak termasuk pemenuhan gizi.
“Kita menggalang komitmen dan kerja sama sektor di luar bidang kesehatan,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Nurul Ahdani di Banjarmasin, Rabu (30/10).
Nurul mengatakan, lintas program atau sektor pemerintah dan swasta memiliki kewajiban untuk mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang kompeten, patuh terhadap standar, serta sarana prasarana untuk menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi di Provinsi Kalsel.
Dikatakan Nurul, evaluasi program lintas sektor tersebut mencakup pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPM) dan rencana strategi program kesehatan keluarga dan gizi pada 2024, serta rencana kegiatan kesehatan keluarga dan gizi 2025.
Berdasarkan data riset kesehatan dasar (Riskesdas) Kalsel 2018, Nurul mengungkapkan indikator kekurangan berat badan (underweight) mencapai 24,5 persen, stunting sebesar (33,2 persen) dan kondisi gizi buruk anak (wasting) sebesar 13,1 persen.
“Hasil ini merupakan gambaran bahwa pelayanan gizi belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat, hal ini dimungkinkan karena partisipasi masyarakat itu yang minim pada pemantauan gizi,” ujar Nurul.
Nurul menekankan perlu partisipasi masyarakat turut memantau pemenuhan gizi dan pendidikan tentang gizi yang baik, serta seimbang untuk melahirkan generasi yang sehat dan produktif.
Nurul pun mengharapkan seluruh pemangku kebijakan termasuk swasta berperan aktif menciptakan kondisi kesehatan yang baik bagi ibu dan anak di Provinsi Kalsel, seperti weight faltering, underweight, guzi buruk, gizi kurang, dan stunting.
Sumber: ANTARA
