Kabar Untuk Negeri
KABARKALIMANTAN1, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, memberikan relaksasi denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 30 September 2026 untuk mendorong wajib pajak segera melunasi tunggakan daerah. Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Balikpapan Irfan Taufik mengatakan relaksasi tersebut berupa pengurangan hingga pembebasan denda bagi wajib pajak yang membayar sebelum batas…
KABARKALIMANTAN1, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD provinsi setempat sebesar Rp8,003 triliun. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengatakan penyampaian RAPBD tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan anggaran antara pemerintah daerah dan DPRD. “Ini rapat berhubungan dengan penyampaian…
KABARKALIMANTAN1, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah (OPM) menyusul lonjakan inflasi tahunan kota itu yang menyentuh angka 4,03 persen pada Agustus 2026. Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri di Samarinda, Selasa (8/9/2026), menegaskan evaluasi tersebut bertujuan agar intervensi pasar yang dilakukan…
KABARKALIMANTAN1, Kotabaru, Kalsel – DPRD Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar sidang paripurna nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2027 sebesar Rp4,784 triliun. Wakil Ketua 1 DPRD Awaludin mengatakan pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp628,021 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp4,156 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang…
KABARKALIMANTAN1, Samarinda, Kaltim – Bank Indonesia Kalimantan Timur (BI Kaltim) melindungi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari jeratan pinjaman ilegal, salah satunya melalui literasi keuangan agar mereka mendapat akses perbankan. “Hal ini kami lakukan karena tingkat penggunaan atau inklusi keuangan masyarakat masih lebih tinggi ketimbang tingkat pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan,” kata…
KABARKALIMANTAN1, Pontianak, Kalbar – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, mendorong percepatan persetujuan APBD Perubahan 2026, sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). “Kita berharap ini lebih cepat selesai supaya tidak ada SiLPA atau sisa lebih uang anggaran. Karena kalau ada SiLPA, anggaran kita bisa dikurangi lagi,” kata Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto di Sungai…
KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meraih tiga penghargaan keuangan nasional dalam Financial Literacy Award (FLA) dan Kejar Award Tahun 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Raihan penghargaan ini mencerminkan semakin kuatnya komitmen dan sinergi para pemangku kepentingan dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Kalimantan Tengah,” jelas Kepala OJK Kalimantan…
KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) memperkuat kualitas pelaksanaan anggaran dengan menjaga ketepatan penggunaan anggaran, tertib administrasi, serta akuntabilitas pelaporan keuangan. Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng Hajrianor mengatakan kualitas pengelolaan tersebut tercermin dari enam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 100 dari…
KABARKALIMANTAN1, Tarakan, Kaltara – Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Reza Hidayat menegaskan bahwa pencatatan transaksi keuangan penting untuk pengembangan usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu, KPwBI Kaltara telah beberapa kali telah melaksanakan pelatihan bagi pengusaha UMKM agar memahami dan sadar bahwa pencatatan transaksi keuangan penting untuk pengembangan…
KABARKALIMANTAN1, Singkawang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Singkawang, Kalimantan Barat, memberikan keringanan kepada masyarakat melalui program penghapusan denda tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai 15 Agustus hingga 30 September 2026. Kepala Bapenda Kota Singkawang Siti Kodam Mariana mengatakan, program tersebut berlaku untuk denda keterlambatan pembayaran PBB-P2 Tahun Pajak 1994…