KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp43,6 triliun untuk merenovasi dua juta rumah tidak layak di desa. Menurut Fahri, masing-masing rumah mendapatkan alokasi dana sekitar Rp21,8 juta. Namun tantangan bukan hanya soal dana. “Kapasitas kita membangun renovasi massal selama ini paling tinggi 140…
KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersurat kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Indrawati, agar pajak pertambahan nilai (PPN) 0 persen alias gratis untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah dilanjutkan. “Doakan juga saya sudah sampaikan surat kepada Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani supaya PPN 0 persen dilanjutkan,”…
KABAR KALIMANTAN1, Samarinda – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) mencatat realisasi penerimaan pajak bruto mencapai Rp11,31 triliun hingga Mei 2025. “Angka ini mengalami kontraksi 5,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penerimaan pajak secara neto tercatat Rp5,03 triliun, dengan kontraksi 48,61 persen dari periode yang sama tahun…
KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Kepala Direktorat Pengawasan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Uli Agustina minta investor muda untuk tidak berinvestasi pada aset kripto hanya karena ingin mengikuti tren (Fear of Missing Out/FOMO). “Untuk anak muda, (sebaiknya) tidak ikut-ikutan FOMO, lihat teman kiri-kanan, lalu ikut buka akun dan sebagainya. Pahami dulu (sebelum)…
KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) saat ini memiliki wewenang untuk memberikan suntikan modal kepada perusahaan- perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seiring adanya wewenang itu, tidak akan ada lagi mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah kepada perusahaan BUMN, ujar Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria dalam IKA…
KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Satgas Pasti terus menggiatkan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, sebagai salah satu upaya pemberian perlindungan yang optimal kepada masyarakat. “Saya berharap upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Satgas Pasti mampu meminimalisir terjadi kerugian finansial, dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat mengenai pemanfaatan produk maupun layanan jasa keuangan secara legal,”…
KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimatan Tengah (Kalteng) menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) di provinsi setempat tetap terjaga di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global. “Salah satu indikatornya dapat kita lihat dari kinerja bank umum di Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan signifikan,” terang Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz dihubungi dari Palangka Raya,…
KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membocorkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menembus Rp300 triliun pada 2026. Dalam agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (12/6), dia menyebut anggaran MBG yang dialokasikan sebesar Rp171 triliun pada tahun ini lebih banyak berfokus pada wilayah Jawa. Sementara…
KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai penerapan co-payment tidak akan merugikan masyarakat karena ketentuan ini akan mengarah pada penurunan premi karena selama ini banyak klaim yang berlebihan (overutilitas). “Tidak merugikan sepanjang perusahaan asuransi menunjukkan komitmen pelayanan klaim yang lebih baik dan upaya penurunan premi sebagai kompensasi atas berlakunya tanggungan sendiri atau co-payment,” kata…
KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh melantik dan mengambil sumpah tujuh jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya di lingkungan BPKP. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 91/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan…
