KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) yang disindir Anies Baswedan ingin mengubah konstitusi yakni sosok yang pernah bangun wacana penundaan pemilu melalui Big Data. Hal itu dikatakan Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani.
“Itu sebenarnya cukup familiar kalau rajin mau cari jejak digital atau pemberitaan. Mudah di-Googling,” kata Kamhar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).
“Menko, yang misalnya pernah bangun wacana ada kaitannya amendemen konstitusi, penundaan pemilu melalui aspirasi Big Data dan sebagainya,” tambahnya.
Meski demikian, Kamhar juga enggan menyebut nama Menko yang ada dalam kriterianya tersebut. Ia menilai publik pasti tahu tanpa menyebut nama Menko yang dimaksudkannya itu. “Orang Indonesia khususnya yang punya literasi yang baik, karena Menko yang begitu kan ada. Itu sudah jelas, jadi enggak usah diperjelas lagi,” tambahnya.
Anies sebelumnya menyindir pejabat Menko secara terang-terangan punya keinginan untuk mengubah konstitusi Indonesia. Ia sengaja tak merinci Menko mana yang mengutarakan ingin mengubah konstitusi tersebut
Pernyataan tersebut dilontarkan Anies dalam acara “Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI” yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3) malam lalu.
“Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung,” kata Anies.
Anies melihat kondisi ini bukan menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Ia berpendapat kondisi ini terjadi ketika orang yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi makin berani mengutarakan pikirannya secara terbuka.
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menafsirkan pernyataan Anies tersebut mengarah ke Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. “Kalau saya memperkirakannya ke sana, kemungkinan besar dimaksudkan pak Anies itu pak Luhut ya,” kata Jamiluddin, Jumat (17/3).
Jamiluddin mengatakan Luhut sempat mengutarakan pendapatnya soal penundaan Pemilu 2024 pada medio Maret 2022 lalu. Kala itu, Luhut mengklaim memiliki Big Data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
Jamiluddin juga menyinggung Luhut sempat mengutarakan bila rakyat berkeinginan Jokowi terus menjabat, kemudian usul itu disambut oleh DPR dan MPR maka sah saja dalam demokrasi. Karenanya, Jamiluddin berpendapat ucapan Luhut tersebut terkait dengan pernyataan Anies soal adanya upaya ubah konstitusi.
Pernyataan LBP soal wacana tunda Pemilu bahkan sempat dikritik keras oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Ia menyebut Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) tak layak berbicara tentang penundaan Pemilu 2024.
Hasto pun mempertanyakan kapasitas LBP berbicara penundaan pemilu. “Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan, itu kan ranah Menko Polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri,” kata Hasto dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin (14/3/2022).
Maruf Amin Sindir Anies
Sementara itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta kepada partai politik maupun relawan kandidat calon presiden (capres) tak bernafsu menjadikan masjid sebagai tempat untuk kampanye Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan merespons pertanyaan potensi kerawanan masjid dijadikan tempat kampanye jelang bulan Ramadan 1444 H.
“Kepada parpol dan relawannya, supaya tak bernafsu jadikan masjid sebagai tempat kampanye,” kata Ma’ruf di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Pelalawan, Riau dalam video diterbitkan Setwapres, Senin (20/3).
Banyak yang yakin, ucapan Wapres teruju pada Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan. Namun Maruf Amin saat masa kampanye 2019 bersaja Joko Widodo, justru dituding melakukan hal yang sama di dalam masjid Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Senin (17/8/2018).
Namun ia dan Jokowi menyangkal melakukan kampanye atau promosi politik. Ditemui seusai acara, mantan Ketua MUI tersebut menegaskan, ia tak mengajak siapapun untuk memilih dirinya pada Pilpres 2019.
“Itu ceramah umum. Saya enggak ngajak milih saya, hanya minta restu dan doa,” ucap Maruf Amin, yang di media sosial dinilai netizen sebagai ngeles.
Soalnya, dalam banyak rekaman jelas terdengar saat itu Maruf Amin meminta dipilih menjadi wakil presiden dari perwakilan Banten. Ia ke Untirta, menghadiri peringatan Tahun Baru Islam dan Dies Natalis ke-37 Untirta.
Kedatangan Maruf Amin diwarnai aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Gerakan Mahasiswa Katolik Indonesia (GMKI).
Mereka mempersoalkan kehadiran Maruf Amin yang notabene merupakan cawapres, dan adanya indikasi kampanye di dalam acara tersebut.
