POLITIK

Usai Sentil Mega dan PDIP soal Soekarno, Desmond Bisa Dikorbankan

KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Sebuah sumber redaksi yang dekat dengan Partai Gerindra menyebut jika Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa berpotensi dikorbankan, buntut pernyataannya yang dinilai menyentil PDIP dan Megawati Soekarnoputri.

Kasus berawal dari Menurut permintaan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto, yang meminta nama presiden pertama RI, Soekarno, direhabilitasi. Bahkan negara harus minta maaf soal itu.

Selama ini Bung Karno ditengarai mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI). Proklamator RI itu juga menuruti tekanan PKI agar Bung Karno membubarkan Masyumi, partai Islam terbesar saat itu. PKI juga bernafsu membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Kedekatan Bung Karno dengan tokoh komunis, Dipa Nusantara Aidit selaku Ketua Central Comite Partai Komunis Indonesia (CC PKI), banyak diungkap di berbagai media.

Meski begitu, kadang PKI juga kurang ajar dalam merendahkan Bung Karno. Seperti dikutip redaksi dari Merdeka (1/10/2013), suatu kali DN Aidit naik ke mimbar acara CC PKI.

“Indonesia belum mencapai kemajuan dan kemakmuran. Negara ini memang tidak akan bisa maju kalau diurus oleh pemimpin yang mempunyai 4 atau malahan 5 orang istri!” teriak Aidit.

Ia juga menyoroti HMI. “Kalau CGMI tak bisa membubarkan HMI lebih baik kalian memakai kain seperti perempuan! Bubarkan HMI, Bubarkan HMI,” kata Aidit yang selanjutnya berpidato soal Pancasila yang tak diperlukan Indonesia. Usai pidato ini, giliran rakyat Indonesia menuntut Bung Karno membubarkan PKI, yang sulit dilakukan.

Petugas Partai

Karena itulah Desmond mengkritisi permintaan Mega dan PDIP. Menurut Desmond, permintaan itu itu muncul karena pemerintah saat ini merupakan bagian dari keluarga Sukarno.

“Presiden Jokowi kan cuma petugas partai yang dipimpin Mega, yang juga putri Bung Karno. Jadi, dia siap melaksanakan maunya Megawati. Habis itu negara minta maaf lagi sama Sukarno,” tambahnya.

Desmond sebelumnya mengatakan bahwa permintaan PDIP terlalu mengada-ngada agar negara meminta maaf kepada Presiden Sukarno buntut TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967. “Kalau Sukarno direhabilitasi, itu namanya mengada-ada,” kata Desmond.

Meski yakin tindakannya benar, namun begitu ia digeruduk kader PDIP saat melakukan kunjungan kerja di Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (10/11), Desmond mulai cari aman.

“Saya meminta maaf atas tidak berkenannya atas statement saya, yang sepenuhnya bukan statement saya,” kata Desmond dalam sebuah video yang beredar luas. “Kata-katanya salah ditafsirkan di media-media. Itu adalah output dari tulisan wartawan. Maka atas kesalahan-kesalahan yang membuat keluarga besar PDIP kecewa, saya memohon maaf.”

Di Purworejo situasi agak memanas. Dalam rekaman sebuah rekaman video, salah seorang simpatisan PDIP menyela omongan Desmond. “Bung karno bukan hanya milik PDIP, Bung,” kata salah satu simpatisan.

Tak mau situasi kian panas, Desmond mencoba mentralisasi. “Ya. Bung Karno juga milik kami, Pak. Milik Gerindra juga,” jawa Desmond.

Sikap Gerindra

Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pihaknya akan membahas masalah Desmond, setelah insiden di Purworejo. “Iya kita monitor itu dan kami akan bicarakan di internal fraksi mengenai hal tersebut,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/11).

Dasco mengaku sudah mengetahui pokok persoalan yang membuat Desmond digeruduk saat kunjungan kerja itu. Ia memastikan Fraksi Gerindra akan menggelar rapat internal hari ini.

“Kita sudah sedikit banyak tahu persoalannya. Pada hari ini kita akan adakan pertemuan di fraksi untuk membahas hal-hal yang dikeluhkan oleh teman-teman PDIP di Purworejo,” tegasnya.

“Saya kira Pak Desmond akan dikorbankan, meski bentuknya tipis-tipis. Misalnya, ditegur. Kan Ketum Prabowo Subianto sedang menjalin hubungan baik dengan penguasa. Riskan berseberangan, bisa dicari-cari perkaranya seperti Anies Baswedan,” ujar sumber redaksi di partai berlogo garuda merah itu.

Menurut sumber itu, jika Jokowi meminta maaf soal Bung Karno, bisa memantik reaksi lebih besar. “Seolah terlegimitasi bahwa Jokowi mengakomodasi kepentingan organisasi terlarang itu. Indonesia kan bukan hanya PDIP dan Gerindra. Ini berbahaya,” lanjut sumber itu saat berdialog di kawasan Ragunan, Jumat malam.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top