KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya – Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah berkolaborasi dalam peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir.
“Program ini kami laksanakan melalui sosialisasi mitigasi, simulasi evakuasi, manajemen dapur umum dan pengungsian dengan menghadirkan pemateri Plt Kepala BPBD dan tim Dinsos Palangka Raya,” kata Ketua Tim Pengabdian Masyarakat UMPR, Dr Ariyadi di Palangka Raya, Rabu (11/10).
Dia mengatakan, tujuan pelaksanaan mitigasi bencana tersebut sebagai bentuk partisipasi dan kolaboratif serta komitmen UMPR mendukung program pemerintah dalam penanggulangan dan penanganan kebencanaan.
“Kemudian juga sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan dan kesiapsiagaan komunitas di Kelurahan Pahandut Seberang dalam menghadapi potensi bencana. Terutama pada belasan anggota Kelurahan Tangguh Bencana di kelurahan setempat selaku sasaran pengabdian masyarakat,” katanya.
Dua ancaman bencana utama yang membayangi Kota Palangka Raya adalah terkait banjir dan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kabut asap.
Berdasarkan data BPBD di Kota Palangka Raya yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah itu, pada 9 Februari 2023 sebanyak 13 kelurahan terdampak banjir, setidaknya 121 keluarga dengan total 472 jiwa terkena imbas bencana alam tersebut. Sebanyak 114 rumah terendam banjir dengan ketinggian 20 centimeter hingga 1 meter.
“Maka pengabdian masyarakat ini dilakukan juga dalam rangka membangun sinergi antara akademika, pemerintah serta masyarakat melalui proses pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan langsung memberikan keadaan empirik di lapangan,” katanya.
Sementara itu tim Pengmas UMPR ini juga terdiri dari Ainun Jariah MAP dan Nova Riyanti MAP serta sejumlah mahasiswa UMPR.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kota Palangka Raya, Alman P Pakpahan mengapresiasi keterlibatan akademiki dan civitas akademika dalam meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana.
“Sehingga, kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana juga semakin meningkat,” kata Alman.
Sumber: Antara
