KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Instruksi Presiden (Inpres) terkait rencana pengadaan mobil dinas listrik untuk semua pejabat, memang bagus. Terlebih saat PLN mengalami over supply. Tapi kondisi keuangan negara tidak sedang baik-baik saja. Menurut Mulyanto, politisi Fraksi PKS, menunda merupakan opsi paling masuk akal.
“Negara perlu hati-hati dalam mengambil kebijakan. Pengadaan kendaraan listrik di instansi pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit. Ada baiknya anggaran pemerintah diprioritaskan untuk kebutuhan yang mendesak, seperti subsidi energi dan pangan untuk masyarakat,” ujar Mulyanto, Jumat (30/9) di Kompleks DPR RI, Senayan.
Ia mengakui, secara umum percepatan penggunaan kendaraan listrik ini memang berdampak positif. Namun, di tengah keterbatasan ruang fiskal Indonesia, ia menyarankan menunda pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk sektor tersebut.
Diperlukan kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi bangsa. Anggaran untuk pengadaan mobil listrik bisa dialihkan untuk subsidi energi, subsidi pangan, reduksi inflasi, dan lain-lain.
“Bukan malah sebaliknya, memanjakan aparat dengan mobil listrik yang dibiayai APBN. Apalagi kalau kendaraan listrik tersebut diadakan secara impor, dengan tingkat kandungan lokal yang rendah. Semakin membebani keuangan negara,” ujarnya.
Namun Politisi Daerah Pemilihan Banten III ini menilai rencana pengadaan kendaraan listrik ini, baik untuk jangka panjang. Terlebih Indonesia telah berkomitmen dalam pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen pada tahun 2030, dan di tahun 2060 masuk ke emisi nol atau net zero carbon.
Seluruh Mobil Diganti
Presiden Jokowi memang mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (13/9).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun memastikan seluruh mobil dinas pemerintah akan diganti ke mobil listrik secara bertahap. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban, mengatakan total kendaraan dinas pemerintah sebanyak 189.803 unit saat ini.
“Soal mobil dinas, semua akan dilakukan secara bertahap tergantung usia kendaraan. Tentu kami akan perhatikan standar barang sesuai kebutuhan atau SBSK,” ungkap Rionald dalam diskusi virtual, Jumat (16/9).
Terpisah, Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Encep Sudarwan mengatakan pemerintah sedang membahas mengenai berapa jumlah mobil dinas yang sudah tak layak dan perlu diganti. “Kelak, semua mobil dinas akan diganti dengan Electric Vehicle (EV) atau mobil listrik. Ini yang kami lagi rapat di tim,” jelas Encep.
Dana yang dibutuhkan pemerintah jika harus mengubah seluruh mobil dinas menjadi mobil listrik jelas fantastis. Beberapa merek mobil listrik ada yang sudah dijual di Indonesia. Salah satunya Hyundai Ioniq 5 yang dijual seharga Rp718-Rp829 juta per unit.
Ada pula Nissan Leaf yang dibanderol mulai dari Rp728 juta per unit. Lalu, mobil listrik mungil Wuling Air EV yang dijual sebesar Rp238-Rp295 juta per unit. Ada pula mobil listrik yang bisa digunakan untuk kendaraan dinas angkut bernama DFSK Gelora E yang dibanderol Rp484 juta per unit.
Namun, Encep menyatakan pemerintah belum menentukan merek mobil listrik yang akan menggantikan kendaraan dinas pejabat. “Baru membahas standar biaya. Belum sampai bahas merek,” tutur Encep.
Resesi Global
Situasi ekonomi global sendiri sedang kacau. Dalam laporan Global Economic Prospect June 2022 (GEP), Bank Dunia menjelaskan tekanan inflasi yang begitu tinggi di banyak negara tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
Sejumlah negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan hampir seluruh Eropa, diprediksi ikut terseret ke dalam resesi akibat inflasi yang terus meningkat. “Ini resesi global. Indonesia hampir pasti ikut terdampak pada 2023,” ujar Sri Mulyani, Menteri Keuangan.
Inggris yang kuat dengan Poubndsterling-nya, ikut diterpa krisis. Ini akibat tingginya biaya hidup di negeri Raja Charles III itu. Harga energi melambung tinggi. Dengan kenaikan terbaru di Oktober, warga harus membayar 3.549 pound atau Rp 60,7 juta setahun untuk listrik dari sebelumnya 1.971 pound.
Inflasi juga hampir menyentuh 10%. Harga pangan naik drastis. Krisis pun menghampiri warga Inggris. Mulai dari anak-anak yang terpaksa mengunyah karet, hingga banyaknya wanita muda beralih profesi menjadi pekerja seks komersial (PSK).
Dalam laporan The Guardian, anak-anak dan remaja di Inggris mulai terdampak dari sulitnya membeli kebutuhan pangan. “Anak-anak di sekolah Lewisham, London Tenggara, bahkan mengunyah karet untuk mengatasi kelaparan,” kata Naomi Duncan, Kepala Eksekutif Chefs in Schools.
Alasannya, keluarga mereka tak mampu menyediakan makan siang. Di Inggris, anak-anak berhak atas makanan sekolah gratis jika orangtuanya berpenghasilan kurang dari 7.400 pound (Rp 120,5 juta) per tahun. Observer pekan ini menulis, ada 800 anak lainnya yang terancam kelaparan.
Di Indonesia, yang saat ini seolah baru saja pulih namun baru saja dihantam kenaikan harga BBM, kondisi rakyat belum stabil. Pemerintah sepatutnya lebih peduli.
Negara-negara yang Terancam Resesi 2023:
1. Amerika Serikat (AS)
2. Eropa (hampir semua negara)
3. Cina
4. Mongolia
5. Korea Selatan
6. Indonesia
