KABARKALIMANTAN1, Papua – Menyikapi terus berulangnya gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Wakil Kepala Staf Angkatan Darat 2000-2002 Letjen TNI (Purnawirawan) Kiki Syahnakri meminta Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin sebagai Ketua Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan (TKTPPK) segera menggerakkan timnya di Papua.
“Wapres perlu segera menginstruksikan Ketua Harian TKTPPK, yakni Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk mulai melaksanakan tugas tim semaksimal mungkin,” kata Kiki sebagaimana dikutip dari Antara, Sabtu lalu.
Kiki Syahnakri, meminta Wapres Ma’ruf Amin segera menggerakkan tim di Papua.
Seperti diketahui, kasus-kasus kekerasan oleh KKB salah satunya dipicu faktor kesejahteraan. Warga biasa yang belum sejahtera, rawan diprovokasi untuk bergabung dengan KKB, menyerang aparat. Kasus penembakan tergres menewaskan anggota marinir Pratu Dwi Miftahul Ahyar, terjadi saat bertugas di Nduga, Papua, Jumat (22/4/2022) sore lalu.
Kepada media Kapendam Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Herman Taryaman menyebutkan jika Egianus Kogoya pimpinan KKB adalah tokoh yang mendalangi aksi penyerangan Pos TNI AL di Kabupaten Nduga, Papua. Versi TNI, KKB ini adalah gerombolan kelompok separatis teroris versi TNI, sedangkan Polri menyebutnya kelompok kriminal bersenjata.
KKB juga membakar mes milik PT Martha Tunggal Teknik (MTT) di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Kondisi mes dilaporkan ludes terbakar. KKB saat itu juga membakar rumah warga sekitar. Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengaku belum mendapat laporan lengkap dari Kapolres Puncak terkait kejadian yang menyebabkan korban Glenn Sumampauw terluka.
Pendekatan Kesejahteraan
Menurut Kiki, berbagai persoalan di Papua memang harus dituntaskan melalui peningkatan kesejahteraan bagi warga di sana. Hal itu sesuai dengan yang diamanatkan Keppres Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat serta Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua.
Keppres dan inpres itu pun, kata Kiki, merupakan bagian dari upaya untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat Papua. Dengan begitu, tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang terus bergerilya melawan pemerintah bisa dihentikan sebab mereka akan kehilangan dukungan rakyat.
“Ini yang disebut sebagai operasi anti-gerilya dengan cara konstruktif untuk memenangkan hati rakyat guna menjauhkan mereka dari kelompok kriminal bersenjata,” ujar Kiki. Untuk itu, Kiki menekankan langkah-langkah pengimplementasian keppres dan inpres perlu segera dilaksanakan oleh TKTPPK.
Selanjutnya, Kiki mengingatkan tugas memimpin pelaksanaan keppres dan inpres tersebut tidak bisa dilakukan oleh ketua tim saja. Menurut dia, ketua harianlah yang seharusnya menjalankan tugas percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua secara fokus agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk mengoptimalkan peran ketua harian dalam mencapai target pembangunan kesejahteraan itu, Kiki memandang perlu penunjukan staf ahli, staf khusus, dan staf organik.
Aktivis Mahasiswa Charles Kossay menegaskan Papua adalah bagian integral NKRI. Untuk menyelesaikan masalah Papua, pemerintah tidak dapat semata-mata menerapkan pendekatan keamanan. Hal itu, ujar Charles, membuat konflik Papua justru melebar kemana-mana serta membuat ‘luka’ di hati rakyat Papua dan juga di hati para korban non-Papua.
Charles pun meminta pemerintah pusat tak hanya melakukan pendekatan keamanan, tetapi juga melakukan pendekatan dengan menggunakan hati, untuk merebut simpati orang Papua. “Di Papua itu khan ada Kepala-kepala Daerah, ada Ketua MRP, dan Ketua-ketua Adat. Pendekatan harus dilakukan kepada mereka, sehingga memberikan kenyamanan bagi orang Papua secara luas,” ujar Charles.
Charles menambahkan, dana otonomi khusus dan dana-dana lain sudah banyak dialirkan pemerintah ke Papua. Namun, hal itu tidak meningkatkan kesejahteraan warga Papua secara signifikan, karena dikorupsi oleh elite politik setempat.
“Selama sekitar 20 tahun otonomi khusus dilaksanakan, belum ada hasil yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat Papua. Semoga pemekaran wilayah yang akan dilakukan di Papua memberikan harapan positif dan juga jawaban bagi orang Papua,” ujar Charles.
