KABARKALIMANTAN, Jakarta – Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Para Pemohon pada sidang perkara gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), sehingga sistem pemilu proporsional terbuka tetap berlaku. “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta Pusat,…
KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Tekanan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) kian kuat. Besok atau Kamis (15/6/2023), MK akan membacakan putusan sistem pemilu. Selain puluhan tokoh nasional yang mengirimi MK sebuah amicus curiae berisi opini dan pandangan atas suatu kasus, DPR pun hadir. Habiburokhman, bertindak selaku Kuasa Hukum DPR, memastikan hadir di sidang pembacaan putusan uji materi Pasal…
KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Paparan 2 ahli yang dihadirkan Pemohon dalam sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (12/4/2023), melemahkan Sistem Pemilu Proporsional (SPP) Terbuka. Mereka adalah Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Hafid Abbas, dan Ketua Program…
KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Sebanyak 8 dari 9 fraksi yang ada di DPR, meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mempertahankan aturan sistem proporsional terbuka atau mencoblos calon anggota legislatif (Caleg) di Pemilu 2024, bukan partai. Ya, mayoritas fraksi menolak, kecuali Fraksi PDIP. Hal tersebut merupakan pernyataan sikap bersama 8 fraksi di DPR untuk merespons wacana pemberlakuan…
KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Aksi kubu Prabowo Subianto mengajukan judicial review Undang-undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK), dikaitkan dengan kekecewaan atas sikap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Seperti diketahui, Cak Imin sempat bertemu dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, Minggu (25/9/2022). Dalam pertemuan itu Cak Imin terang-terangan…
KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Indonesian Corruption Watch (IPW), serta pakar hukum dan masyarakat luas kecewa atas keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang memberikan pembebasan bersyarat kepada 23 narapidana kasus korupsi. Ironisnya, DPR selaku wakil rakyat, justru “membela” Kemenkumham. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham telah membebaskan 23 narapidana kasus…
