Pemrov Kaltim Fasilitasi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kutim

KABAR KALIMANTAN1, Berau, Kaltim -Pemerintah Provinsi Kaltim memfasilitasi percepatan pengakuan delapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) pada tiga kecamatan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), sehingga dari lima MHA yang sudah mendapat pengakuan, diharapkan tahun ini ada 13 MHA. “Banyak manfaat ketika MHA sudah mendapat pengakuan, salah satunya adalah untuk menguatkan eksistensi dan melindungi keberadaan mereka,” ujar Kabid…

Read More

DPD RI: Mahasiswa Harus Menjadi Pelaku Terhadap Pengakuan MHA

KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya – Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengajak mahasiswa  jangan hanya sekedar menjadi agen perubahan namun juga harus menjadi pelaku perubahan itu sendiri terkhusus dalam hal mendorong pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat (MHA). “Konstitusi Indonesia dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Tugas…

Read More

Pemkot Palangka Raya Sosialisasi Pengakuan Hak Masyarakat Hutan Adat

KABAR KALIMANTAN 1, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan sosialisasi pengakuan keberadaan Masyarakat Hutan Adat (MHA) guna memberikan perlindungan masyarakat adat. “Pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat atau MHA juga akan memberikan perlindungan bagi masyarakat adat dari tindakan diskriminasi,” kata Sekda Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu di Palangka Raya, Jumat…

Read More

DLH Gunung Mas-BNF Sosialisasikan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

KABAR KALIMANTAN 1, Palangka Raya – Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan (DLHKP) Kabupaten Gunung Mas, bersama Borneo Nature Foundation (BNF) Indonesia dan Yayasan Pemberdayaan dan Pengkajian Masyarakat dan Masyarakat Adat Kalimantan, menggelar sosialisasi terkait Regulasi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Sekda Kabupaten Gunung Mas, Yansiterson melalui pernyataan yang diterima di Palangka Raya, Minggu (24/10/2021)…

Read More