KABAR KALIMANTAN1, Sampit – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rinie mengakui, banyak keluhan masyarakat mengenai program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Pasalnya banyak yang tidak tepat sasaran. Hal itu dianggap lantaran data yang dipergunakan dianggap semrawut sehingga menimbukan masalah di tengah masyarakat. “Saat bertemu masyarakat, mereka banyak menyampaikan persoalan data penerima bantuan sosial itu. Ada yang…
KABAR KALIMANTAN1, Sampit – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rinie Anderson yakin, aparat penegak hukum akan menangani berbagai kasus di Kotim termasuk kasus kekerasan pada anak dan perempuan secara profesional dan transparan. Berbicara soal hukuman kata Rinie, dia menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Sementara untuk penanganan korban, ia berharap pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan organisasi yang…
KABAR KALIMANTAN1, Sampit – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Handoyo J Wibowo menekankan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kotim untuk aktif mengawasi kendaraan yang melintas di dalam Kota Sampit. “Kami minta agar Dishub rajin turun ke lapangan karena kendaraan khususnya yang berbobot besar yang melintas ini rata-rata memacu tinggi kecepatannya, dan keluhan ini banyak disampaikan…
KABAR KALIMANTAN1, Sampit – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun mengatakan, seharusnya anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mendatang sudah ada, karena tahapan Pilkada sudah mulai berjalan. Disebutkannya, anggaran Pilkada tersebut akan diupayakan di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan nantinya. Akan tetapi ujarnya, lebih baik jika…
KABAR KALIMANTAN1, Sampit – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rinie Anderson mengatakan, kasus kejahatan seksual kepada anak harus menjadi perhatian dan fokus pemerintah daerah untuk mengatasinya. Terutama ujarnya, efek trauma psikologis yang harus diperhatikan. Karena banyak anak-anak yang menjadi korban kerap kali harus kehilangan masa depannya lantaran trauma yang ia alami. “Penanganan kasus terhadap perempuan…
KABAR KALIMANTAN1, Sampit – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Handoyo J Wibowo mengingatkan, kecepatan berkendara di dalam Kota Sampit hanya 40 Km/jam. Hal itu diungkapkannya lantaran selama ini ia sering mendapati masih banyak kendaraan yang melanggar batas kecepatan tersebut, terutama kendaraan-kendaraan besar dan berbobot melebihi kapasitas jalan dalam Kota. “Maka dari itu perlu…
KABAR KALIMANTAN1, Sampit – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Handoyo J Wibowo menyebutkan, banyak kendaraan besar ketika melintas di Jalan Kapten Mulyono tidak memperhatukan kondisi jalan. Menurutnya, angkutan truk besar terkesan tidak mau tahu dengan kondisi jalan yang padat itu, bahkan ada truk yang sengaja menggeber gasnya di kendaraan bermotor lainnya. “Kita sudah tidak…
KABAR KALIMANTAN1, Sampit – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Handoyo J Wibowo meminta, pemerintah melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kotim untuk aktif mengawasi laju kendaraan yang melintas di dalam Kota Sampit. Apalagi ujarnya, kawasan di dalam Kota Sampit sangat padat ditambah dengan masuknya kendaraan besar yang juga ikut melintasi jalan dalam kota. “Kami…
KABAR KALIMATAN1, Sampit – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Syahbana berharap kepada seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada di Kotim untuk dapat menerima tandan buah segar (TBS) milik masyarakat. Hal ini seiring dengan dibukanya kembali keran ekspor oleh Presiden RI Joko Widodo. Yang mana sebelumnya sempat ditutup dan menuai pro kontra…
KABAR KALIMATAN1, Sampit – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rinie Anderson sepakat dengan sikap Bupati Kotim untuk tetap mempertahankan tenaga kontrak. Bahkan, pihaknya siap bersama Bupati Kotim Halikinnor memperjuangkan keberadaan honorer dengan menyampaikan kondisi yang ada ke pemerintah pusat. “Kebijakan menghapus tenaga kontrak ini tentunya akan berdampak tidak baik untuk pelayanan publik di daerah, karena…
