KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA — Wakil Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalteng Hatir Sata Tarigan, ikut aksi demo bersama ratusan petani sawit dari 22 provinsi dan 146 kabupaten/kota serta anak petani sawit yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sawit (Formasi) di Jakarta, untuk menyampaikan aspirasi kebijakan larangan ekspor sawit oleh pemerintah.
Hatir datang ke Jakarta bersama lima rekannya, yakni Ketua Apkasindo Kalteng JMT Pandiangan, DPD Apkasindo Pulang Pisang Diharyo, Apkasindo Kotawaringin Timur Fajar, Apkasindo Palangka Raya Budi serta Gusto, DPW Apkasindo Kalteng.
“Kebijakan pemerintah telah mensejahterakan petani sawit Malaysia, sementara petani kita sengsara karena buah tidak laku,”kata Hatir yang juga merupakan petani sawit, saat dihubungi, Selasa (17/5/2022).
Menurut Hatir apa yang disampaikan Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Manurung, bahwa larangan ekspor minyak goreng dan CPO berdampak langsung pada anjloknya harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit di seluruh Indonesia, memang real dialami para petani sawit.
Untuk itu, petani sawit melalui Apkasindo mendesak supaya pemerintah mencabut larang ekspor CPO, karena sawit masyarakat saat ini tidak laku, lantaran tangki-tangki pabrik penuh CPO.
Selain itu mereka juga mendesak agar Menteri Pertanian mencabut Permentan nomor 2 tahun 2018, karena peraturan itu dinilai tidak adil, karena ada perlakuan berbeda antara petani plasma dan petani mandiri.
“Kami para pendemo dari petani sawit, tidak akan pulang ke daerah masing-masing sebelum ada perubahan kebijakan,”pungkasnya.
Adapun tuntutan yang mereka sampaikan
1 Menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi sawit.
2. Meminta Presiden Jokowi untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.
3. Meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS kemasan sederhana (MGS Gotong Royong) dan untuk menjaga jangan sampai gagal, Apkasindo meminta memperkokoh jaringan distribusi minyak goreng sawit, terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI-Polri.
4. Pemerintah harus segera membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30 persen dikelola oleh koperasi untuk kebutuhan domestik. Ini dimaksudkan agar urusan ekspor diurus oleh perusahaan besar, sehingga kelangkaan MGS tidak bersifat musiman.
5. Meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian supaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (penetapan harga TBS). (TVA)
