KABAR KALIMANTAN 1, Jakarta – Reaksi berbagai kalangan atas penunjukan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), coba diredam PDIP.
Menurut Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, pengangkatan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) 78 tahun 2021 tentang BRIN.
Khususnya, pasal 6 yang menyebutkan: Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Kepala dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
“Saya garis-bawahi di sini adalah berpedoman pada nilai Pancasila,” kata Ahmad dalam keterangan tertulis kepada sejumlah media, Jumat (15/10/2021).
Menurut dia, artinya pemerintah ingin agar setiap kegiatan riset dan inovasi itu harus berpedoman pada Pancasila.
“Jadi riset dan inovasi yang sesuai dengan nilai Ketuhanan yang Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab; yang menjaga persatuan Indonesia; yang memastikannya demokratis berasas musyawarah untuk mufakat; dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelas Ahmad.
Ia menyebut ada kaitan antara posisi Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan penunjukannya sebagai ex officio Dewan Pengarah BRIN.
Wakil Ketua MPR itu menyayangkan ketika ada yang mengkritik keputusan tersebut dan mempertanyakan alasan tidak mengangkat seorang ilmuwan atau periset berkaliber sebagai ketua dewan pengarah.
Menurut Ahmad, sebenarnya pengkritik itu sedang mempertanyakan keputusan pemerintah untuk memastikan riset dan teknologi berdasarkan Pancasila.
“Apa yang salah jika Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin ingin memastikan bahwa setiap kegiatan riset dan inovasi di Indonesia itu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila?” katanya.
Selain itu, sambungnya, Megawati tak sendirian di dalam Dewan Pengarah. Ada sembilan tokoh lainnya yang masuk ke Dewan Pengarah yang akan memastikan BRIN berjalan sesuai amanat peraturan yang memayunginya.
“Jika kemudian dituding bahwa Dewan Pengarah ini adalah bagian dari partisan dan kepentingan praktis partai politik, bagi kami ini sangat tidak berdasar yang tak perlu dibahas lebih lanjut,” katanya.
Sebelumnya, pengamat politik Refli Harun, melalui akun YouTube mengatakan, “Dunia akan tertawa melihat Megawati yang lulus S1 pun tidak, menjadi Ketua Dewan Pengarah lembaga riset nasional.”
Sedangkan Wakil Ketua Fraksi PKS Di DPR RI, Mulyanto, mengkritisi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melantik Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.
Menurut Mulyanto, saat ini adalah titik yang krusial dalam kaitannya dengan intervensi ideologi-politik di dunia riset dan inovasi.
“Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis yang disebar ke berbagai media. (SN)