KABAR KALIMANTAN 1, Kuala Kurun – Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Untung Jaya Bangas mengingatkan sekaligus meminta kepada pemerintah setempat, agar mempersiapkan sekaligus mengakomodir tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Akomodir tersebut sebagai upaya mempersiapkan adanya rencana Pemerintah Pusat pada tahun 2023 mengeluarkan kebijakan melakukan penghapusan terhadap tenaga honorer, kata Untung saat dihubungi awak media dari Kuala Kurun, Minggu (5/6).
“Harapan kita tenaga honorer ini bisa diakomodir melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun misalkan tidak bisa, bagaimana nasib mereka?. Ini yang perlu diperhatikan pemkab Gumas,” ucapnya.
Politisi Partai Demokrat itu pun meminta kepada Pemkab Gunung Mas agar mempersiapkan tenaga honorer untuk menghadapi kemungkinan terburuk yakni jika mereka tidak bisa diakomodir melalui PPPK.
Menurut dia, salah satu caranya adalah Pemkab Gunung Mas bisa memberi pelatihan kewirausahaan kepada para tenaga honorer. Dengan bekal itu diharap mereka bisa berwirausaha, jika bisa diakomodir melalui PPPK.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan III yang meliputi Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Miri Manasa, dan Damang Batu ini menyebut, pelatihan yang diberikan tentunya disesuaikan dengan minat dan bakat dari yang bersangkutan.
“Jadi kalau memang tenaga honorer tidak bisa diakomodir melalui PPPK maka yang bersangkutan tidak langsung menganggur dan dapat berwirausaha, karena sudah memiliki bekal dari pelatihan kewirausahaan,” paparnya.
Walau demikian, dia berharap Pemerintah Pusat bisa mengakomodir tenaga honorer lewat penerimaan formasi PPPK, terlebih bagi tenaga honorer yang sudah mengabdi cukup lama dan memiliki kinerja baik.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa UJB ini berharap kebijakan penghapusan tenaga honorer yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tidak sampai mempengaruhi kinerja tenaga honorer di lingkup Pemkab Gunung Mas.
“Nantinya pemerintah daerah akan berusaha memperjuangkan tenaga honorer ke Pemerintah Pusat. Semoga ada solusi dari Pemerintah Pusat agar tenaga honorer ini tetap dapat bekerja,” demikian UJB. (RED/ANT)
