KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya Wahid Yusuf menyarankan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk menentukan harga eceran tertinggi (HET) kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional dan swalayan.
Pentingnya hal tersebut dilakukan, sebagai upaya menekan terjadinya inflasi paska kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah pusat beberapa hari lalu.
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) Palangka Raya, harus rutin mengintervensi harga sembako, dan mengumumkan HET nya agar tidak terjadi kenaikan harga sembako yang tidak wajar setelah harga BBM naik.
Para pelaku usaha juga harus bekerjasama dengan pemerintah di tengah situasi seperti ini. Baik yang di pasar tradisional, retel modern maupun swalayan harus bersikap jujur dalam menjual produk dagangannya.
“Pihak pengelola harus menyadari, nilai kejujuran dalam menjual barang maupun produk bersifat keperluan, akan menumbuhkan kepercayaan pada diri konsumen,” bebernya, Kamis (8/9/2022).
Dia juga menerangkan, jika inflasi pasti akan terjadi setelah harga BBM dinaikan, mengingat biaya produksi kebutuhan bahan pokok yang ikut naik. Hanya saja kenaikan inflasi ini dapat ditekan melalui pengawasan dan intervensi ketat oleh pemda.
Menurutnya, ada beberapa intervensi yang bisa dilakukan. Mulai dari sanksi terhadap pelaku usaha yang nakal menaikan harga yang tidak wajar hingga melakukan kegiatan operasi pasar.
“Harus kita pahami bersama, keberhasilan intervensi ini bergantung pada evaluasi yang dilakukan dari hulu ke hilirnya,” tuturnya. (GUS)
