KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Kekuatiran Partai Nasdem terkait penentuan Bakal Cawapres yang berpotensi retaknya Koalisi Perubahan, dijawab Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.
Pria yang akrab diapa AHY itu berharap agar diskusi soal Bakal Cawapres tidak menghambat finalisasi Koalisi Perubahan. Ia pun mengajak Partai Nasdem dan PKS untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan, sebagai bukti keseriusan dan komitmen.
Koalisi Perubahan beranggotakan Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS. Namun hingga saat ini ketiga partai politik itu belum juga mendeklarasikan secara resmi koalisi mereka itu. Demokrat melangkah maju dengan resmi mengusung Anies Baswedan sebagai Capres, yang telah dilakukan Nasdem lebih dulu.
“Jangan sampai faktor penentuan bakal cawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan,” kata AHY melalui keterangan tertulis, Kamis (26/1/2023).
“Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bakal Cawapres kepada bakal Capres yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi.”
Selain itu, bakal capres yang akan diusung Koalisi Perubahan akan memiliki independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa diintervensi oleh pihak manapun.
“Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan kawin paksa, seperti itu,” lanjut putra sulung SBY itu.
Isu Retak
Partai Nasdem sempat buka suara soal isu keretakan yang terjadi dalam Koalisi Perubahan. Mereka mempertanyakan komitmen Partai Demokrat dalam koalisi tersebut.
Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali, menyebut komunikasi antarpartai masih baik. Namun Ahmad mempertanyakan apakah Demokrat masih berminat gabung dalam Koalisi Perubahan apabila AHY tidak diusung sebagai Cawapres.
“Sampai hari ini kan belum ada koalisi, belum ada partai yang mendukung Anies selain Nasdem,” kata Ahmad, Kamis (26/1), yang mungkin belum tahu sebab pada hari yang sama (beda jam-Red), Demokrat secara resmi mengusung Anies sebagai Capres.
“Jadi saya balik pertanyaannya, apakah kalau kemudian ternyata tidak sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Anies, apakah Demokrat masih mau bergabung Koalisi Perubahan?”
Anies Unggul di Jabar
Sementara itu hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan dukungan suara kepada Ridwan Kamil (RK) di Jawa Barat dikalahkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Survei yang dilakukan SMRC pada Desember 2021 hingga Desember 2022 ini bertujuan untuk melihat tokoh yang dipilih masyarakat Jawa Barat sebagai presiden.
Berdasarkan data, RK menempati posisi ke-3 dengan perolehan 20,2 persen pada Desember 2022. Angka itu mengalami kenaikan dari perolehannya pada Desember 2021, yakni 17,4 persen.
Sementara posisi pertama diduduki Anies dengan perolehan 22,5 persen pada Desember 2022 atau naik dari 16 persen suara di Desember 2021. Kenaikan ini paling pesat di antara tokoh lain.
Prabowo menyusul pada posisi kedua dengan perolehan 20,8 persen pada Desember 2022. Suara Prabowo mengalami penurunan tajam dari Desember 2021, yaitu 34,5 persen.
“Antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ridwan Kamil itu seimbang. Selisihnya 1-2 persen, tidak signifikan secara statistik. Ini mengindikasikan bahwa di Jawa Barat, pemilih itu terbelah,” ujar Pendiri SMRC, Saiful dalam siaran YouTube SMRC TV, Kamis (26/1).
Namun Saiful mengatakan posisi RK berpotensi menggerus perolehan suara untuk Prabowo dan Anies di Jawa Barat jika ia berkampanye masif. Itulah harapan Golkar seusai RK resmi bergabung sebagai kader.
Pernyataan senada pernah disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Rabu (18/1). Menurutnya, salah satu tugas RK adalah menggalang pemilih dan memenangkan pemilu.
RK siap dengan modal pengikut di media social sebesar 30 juta orang. “Saya posting sehari sekali atau dua hari sekali tentang Golkar, ada-lah yang nyangkut-nyangkut. Saya pasti menarasikannya dengan cara-cara yang lebih cerdas dan lebih persuasif,” kata RK.
