KPPN Tanjung Kalsel Realisasikan TKD Rp1,02 Triliun

KABARKALIMANTAN1, Tabalong – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kemenkeu Wilayah Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, telah merealisasikan dana transfer ke daerah (TKD) tahun 2024 ke tiga kabupaten sebesar Rp1,02 triliun atau 16,25 persen dari total pagu Rp6,29 triliun.

Kepala KPPN Tanjung Sigid Mulyadi mengatakan dana TKD yang telah disalurkan itu mencakup dana bagi hasil sebesar Rp678,02 miliar (16,82 persen), dana alokasi umum Rp191,24 miliar (13,96 persen), DAK nonfisik Rp40,46 miliar (11,61 persen), dan dana desa Rp112,57 miliar (30,87 persen).

“Dana transfer ke daerah yang sudah kita salurkan mencakup Kabupaten Tabalong, Balangan dan HSU (Hulu Sungai Utara) dengan total Rp1,02 triliun atau 16,25 persen,” jelasnya di Tabalong, Kalsel, Rabu (21/02/2024).

Sigid menyebutkan pada 2024, KPPN Tanjung mengelola belanja negara dengan alokasi Rp6,94 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp654,44 miliar dan transfer ke daerah Rp6,29 triliun.

Hingga 20 Februari 2024, realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp107,67 miliar (16,45 persen), yang terdiri atas belanja pegawai Rp46,16 miliar (11,43 persen), belanja barang Rp56,51 miliar (25,60 persen), dan belanja modal Rp5,01 miliar (16,85 persen).

“Dalam lima tahun terakhir, realisasi penyaluran DAK fisik, dana desa, dan realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2023 oleh KKPN Tanjung merupakan yang tertinggi,” tambahnya.

KPPN Tanjung pun terus berkomitmen memberikan layanan prima kepada stakeholders melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dengan dukungan kuat seluruh pegawainya untuk bisa meraih gelar WBBM.

Tercatat pada 2020, KPPN Tanjung meraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK) dan untuk melengkapi capaian tersebut, tahun 2024, KPPN Tanjung diusulkan mengikuti penilaian WBBM.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyalurkan APBN, KPPN Tanjung terus mendorong kinerja pelaksanaan anggaran di wilayah kerjanya mencakup Kabupaten Tabalong, Balangan, dan HSU.

“Dalam pembangunan WBBM kami terus mendorong agar anggaran untuk satuan kerja dan pemda dapat secepatnya diserap dan segera memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi dan masyarakat,” ungkap Sigid. (ANT)