KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi S.Ag., M.AP., menilai langkah tegas Gubernur H. Agustiar Sabran terhadap direktur perusahaan yang mangkir dari rapat koordinasi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bentuk kepemimpinan yang berpihak pada kepentingan daerah.
Menurut Junaidi, ketegasan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah provinsi tidak lagi mentolerir sikap abai dunia usaha terhadap kewajiban mereka.
“Saya kira langkah Pak Gubernur sudah sangat tepat. Ini bukan soal marah, tapi soal tanggung jawab. Perusahaan yang beroperasi di Kalteng harus punya komitmen terhadap daerah yang sudah memberi ruang dan fasilitas bagi mereka,” ujar Junaidi di Palangka Raya, Selasa (21/10/2025).
Ia menambahkan, upaya optimalisasi PAD tidak akan berjalan efektif jika masih ada perusahaan yang enggan terbuka atau menghindari koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Kehadiran dalam rapat resmi itu bukan formalitas. Itu bagian dari transparansi dan kemitraan. Kalau mereka tidak hadir tanpa alasan yang jelas, wajar saja pemerintah mengambil sikap tegas,” lanjutnya.
Junaidi juga menilai bahwa kebijakan “karpet merah” bagi investor yang selama ini diterapkan oleh Pemprov Kalteng sudah cukup memberikan kemudahan. Karena itu, perusahaan juga harus menunjukkan tanggung jawab moral dan finansial terhadap daerah.
“Kalteng terbuka untuk investasi, tapi keterbukaan itu harus dibarengi dengan tanggung jawab. Jangan hanya menikmati hasil bumi kita, tapi ketika diminta duduk bersama untuk membahas PAD, malah menghindar,” tegasnya.
Politisi yang juga dikenal aktif dalam isu pembangunan daerah ini berharap langkah Gubernur Agustiar menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menata ulang hubungan antara pemerintah dan dunia usaha.
“Tujuannya jelas: agar investasi tetap tumbuh, tapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah,” pungkasnya.
