KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto, mengingatkan agar sekolah tidak menjadikan tradisi wisuda sebagai beban tambahan bagi orang tua murid.
Menurutnya, kegiatan wisuda bukanlah sebuah kewajiban yang diatur pemerintah, sehingga pelaksanaannya sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan sekolah maupun kondisi ekonomi orang tua siswa.
“Wisuda itu bukan kewajiban, tidak ada aturan yang mewajibkan maupun melarang. Jadi, seharusnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekolah dan orang tua siswa,” kata Sugiyarto di Palangka Raya, Rabu. (14 Mei 2025)
Ia menilai, kegiatan yang pada awalnya dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi dan edukasi kini justru bisa berubah menjadi tekanan finansial, terutama bagi keluarga yang kurang mampu.
“Kalau memang orang tua siswa di sekolah itu mayoritas mampu, silakan saja. Namun, jika ada yang kurang mampu, harus ada solusi, misalnya melalui subsidi silang. Jangan sampai hanya karena ingin ikut perpisahan, orang tua harus berutang sana-sini. Itu tidak sehat secara sosial maupun ekonomi,” tegasnya.
Sugiyarto menyarankan sekolah untuk berdialog dengan komite dan wali murid sebelum memutuskan mengadakan perpisahan atau wisuda.
Pasalnya, pemerintah tidak pernah mengeluarkan aturan yang mewajibkan kegiatan tersebut, sehingga sekolah memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan.
“Karena tidak ada aturan dari dinas atau pemerintah yang mewajibkan kegiatan itu, maka sekolah dan komite punya ruang besar untuk mengatur dan menyesuaikan. Yang penting, tidak menjadi beban,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, hingga saat ini pihaknya di Komisi III DPRD Kalteng belum menerima laporan resmi terkait adanya keluhan warga mengenai pelaksanaan wisuda. Meski begitu, DPRD tetap membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan.
“Tiap daerah dan sekolah punya latar belakang ekonomi berbeda. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perlu atau tidaknya kegiatan ini. Jangan hanya ikut tren atau gengsi,” tutup Sugiyarto.
