KABARKALIMANTAN1, Kuala Kurun — DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah terus memperjuangkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah. Salah satu usulan strategis yang disampaikan yakni pemberlakuan pendidikan gratis untuk jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta penguatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis potensi lokal.
Usulan tersebut mengemuka saat kunjungan kerja DPRD Gunung Mas ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (18/7).
Rombongan dewan yang dipimpin Singong, didampingi anggota DPRD Sahriah dan Lelie, diterima langsung oleh jajaran pejabat Dinas Pendidikan Provinsi.
Menurut Singong, langkah ini diharapkan dapat memperluas kesempatan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, sekaligus mendorong pemerataan kualitas pendidikan di wilayah pedalaman.
“Kami mengusulkan agar pendidikan di jenjang SMA dan SMK dapat digratiskan melalui tambahan dana BOSDA dari provinsi, dengan besaran Rp2,4 juta per tahun untuk SMK dan Rp1,9 juta per tahun untuk SMA,” ungkapnya, Selasa (22/7).
Tak hanya itu, pihaknya juga mengusulkan pemberian seragam gratis sebanyak lima stel untuk siswa baru kelas 1 SLTA agar beban orang tua semakin ringan.
Namun, Singong menekankan, kebijakan pendidikan gratis perlu disertai langkah penguatan SMK yang relevan dengan potensi daerah.
“Sekolah kejuruan harus menyesuaikan dengan potensi lokal agar siswa memiliki keterampilan yang bisa langsung diterapkan. Ini penting untuk menumbuhkan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru,” jelasnya.
Sebagai contoh, ia mengusulkan agar SMK Kurun difokuskan pada sektor perikanan, SMK Rungan Hulu diarahkan ke pengembangan bibit sawit unggul, dan SMK Kampuri difokuskan pada pengembangan bibit buah-buahan lokal.
“Kalau program ini berjalan, lulusan SMK bisa menjadi pelaku ekonomi yang produktif, bukan hanya pencari kerja,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Gumas bersama Dinas Pendidikan Provinsi menyepakati perlunya sinergi lintas sektor, antara pemerintah provinsi, kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat, dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan berbasis potensi daerah.
“Harapan kami, sekolah-sekolah berani mengambil langkah konkret menuju kemandirian dan kebermanfaatan bagi masyarakat,” pungkas Singong.
