KABAR KALIMANTAN1, Sampit – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Muhammad Kurniawan Anwar meminta pemerintah daerah segera melakukan normalisasi drainase maupun sungai-sungai kecil di Sampit untuk mencegah banjir.
“Saatnya melakukan normalisasi drainase di area permukiman. Momen saat ini cukup baik karena masih musim kemarau, sehingga pekerjaannya bisa lebih mudah. Jangan menunggu musim hujan atau banjir, itu terlambat,” kata Kurniawan di Sampit, Kalimantan Tengah, Kamis (24/8).
Kurniawan terus menyoroti banjir yang masih kerap terjadi di Sampit saat musim hujan, khususnya di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang merupakan daerah pemilihan yang diwakilinya.
Keluhan dan keresahan tentang ancaman banjir ini sering disampaikan warga setempat, terutama yang lokasinya agak rendah. Aspirasi ini terus disampaikan, khususnya saat dirinya melakukan reses.
Warga cemas karena saat musim hujan, permukiman mereka sering menjadi penampungan air yang disebabkan tidak berfungsinya drainase dan selokan sekunder.
Dia meminta pemerintah kabupaten segera menginventarisasi titik-titik jalur air, baik selokan bahkan sungai kecil yang melintasi kota atau perdesaan.
Kurniawan mendorong semua instansi terkait untuk segera turun ke lapangan dan ada aksi. Upaya pencegahan banjir harus dilakukan saat ini sehingga hasilnya bisa maksimal dan banjir tidak sampai terjadi saat musim hujan nanti.
“Contohnya di Jalan Kopi Selatan, drainase dan selokan menuju Sungai Mentawa banyak yang tidak berfungsi dengan baik. Ini harus segera dibersihkan agar saat hujan deras bisa menyalurkan air dengan lancar sehingga tidak sampai muncul genangan atau banjir,” tegas Kurniawan.
Sungai-sungai kecil di Sampit juga perlu dinormalisasi agar berfungsi dengan baik. Sedimentasi lumpur maupun sampah yang menyebabkan pendangkalan sungai harus dikeruk agar aliran air menuju Sungai Mentaya semakin lancar.
Dia menilai saat ini peralatan yang dimiliki pemerintah daerah sudah memadai, bahkan belum lama ini pemerintah kabupaten sudah membeli ekskavator amfibi yang bisa digunakan di sungai.
Kurniawan minta peralatan tersebut bisa digunakan secara optimal untuk pencegahan banjir. Tidak ada alasan bagi pemerintah daerah menunda-nunda upaya pencegahan banjir di Sampit, khususnya normalisasi sungai, drainase atau parit.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membeli ekskavator amfibi seharga Rp5,3 miliar sebagai upaya menangani banjir yang masih kerap terjadi di sejumlah lokasi di Sampit.
“Selama ini penanganan tidak optimal karena banyak rumah warga kita di pinggir atau bahkan sebagian masuk ke sungai-sungai kecil dalam kota Sampit. Kalau dengan ekskavator amfibi ini lebih mudah karena ekskavatornya langsung turun ke sungai,” tegas Bupati Halikinnor.
Ekskavator amfibi berbobot delapan ton itu kombinasi rakitan dalam negeri dan Jepang. Pengadaannya dibeli melalui e-katalog dengan harga sekitar Rp5,3 miliar atau lebih dari dua kali lipat harga ekskavator biasa.
“Penggunaan ekskavator amfibi ini diharapkan efektif untuk mengeruk sedimentasi lumpur yang selama ini menimbulkan pendangkalan sungai-sungai kecil yang ada di Sampit, meliputi Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang,” katanya menjelaskan. (ANT)
