KABAR KALIMANTAN 1, Jakarta – Belum reda tuduhuan Pjs PSI, Giring Ganesha terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan, kini politisi PDIP yang juga Ketua DPRD DKI bikin kegaduhan serupa. Ya, Prasetyo Edi Marsudi meminta Anies berhenti bohong soal Pilgub DKI yang diundur hingga 2024.
“Jangan membuat seakan-akan Pemerintah Pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies. Berhenti berbohong,” kata dia dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Sabtu, 9 Oktober 2021.
Kalimat Prasetyo itu muncul untuk menanggapi Geisz Chalifah, seorang loyalis Gubernur DKI Jakarta itu. Geisz menilai aturan ini justru membuat Anies tak bisa bertarung lagi dalam Pilgub DKI 2022. Menurut dia, ada yang menyerang, mendiskreditkan, dan menjatuhkan Anies dari jabatannya sebagai gubernur.
“Bahkan dicari celah untuk dapat dipidanakan agar tidak dapat mengikuti Pilpres 2024,” ucap Geisz yang dikutip Prasetyo Edi Marsudi. Postingan Geisz melalui akun Twitter memang sering membela Anies.
Hal serupa sebenarnya wajar, seperti halnya para buzzer ala Abu Janda, Denny Siregar dkk yang membela rezim penguasa. Bedanya, menurut pengakuan Abu Janda, belasan buzzer itu dibayar (pengakuan ini langsung viral), sementara Geisz tidak dibayar.
Dikritisi Gerindra
Pernyataan politikus PDIP itu pun mendapat tanggapan dari pendukung Anies yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik. Ia meminta koleganya, Prasetyo Edi menjelaskan soal kebohongan Anies. “Emang bohongnya apa? Dibunyiin dong bohongnya apa. Yang bohong apanya coba?” kata Taufik.
Politikus Gerindra itu tak mengerti maksud pernyataan Prasetyo yang meminta Anies berhenti berbohong soal Pilgub DKI. Pendukung Anies lainnya yaitu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga tak memahami maksud omongan Prasetyo.
Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi mengatakan, tak ada pembohongan dalam pernyataan Anies di Workshop Nasional DPP PAN. “Apa yang ditafsir bohongnya?” kata dia.
Ia pun mengatakan, sah saja jika ada yang menganggap pengunduran waktu Pilgub DKI dari 2022 menjadi 2024 sebagai upaya menjegal Anies. Sebab, gubernur termasuk dalam lembaga politik.
“Namun, beda cerita dengan cap sebagai pembohong. Perlu ada bukti yang menggambarkan kebohongan Anies. Itu sudah menempelkan sifat kepada seseorang, harus dibuktikan,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI ini.
Sebelumnya, Anies Baswedan sempat menyampaikan gagalnya rencana dia kampanye Pilgub DKI 2022. Ketika menghadiri acara PAN, Anies menyampaikan berencana mulai kampanye di tahun terakhir masa jabatannya. Namun, ternyata tidak ada perhelatan Pilgub DKI tahun depan.
“Dulu rencananya, nanti tahun terakhir baru mulai kampanye. Ternyata, tidak ada pilkada tahun depan. Kalau pilkadanya tidak ada, ya sudah, kita terusin saja kerja sampai akhir ( masa jabatan),” ujar Anies di tayangan acara workshop itu di akun Youtube PAN TV pada Rabu, 6 Oktober 2021.
Politikus PAN, Zita Anjani, menjelaskan bahwa dalam diskusi di partainya Anies tak menyinggung soal Pilgub DKI. “Selama sesi, tidak ada sedikitpun kami menyinggung soal Pilgub, apalagi keluar statement dari Pak Anies yang mengaitkan Pilgub 2024 adalah usaha mengganjal dia. Tidak ada,” kata Zita dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 10 Oktober 2021.
Anies menjadi pembicara Workshop PAN di Bali pada Senin, 4 Oktober 2021. Zita menjadi moderator ketika sesi diskusi kader PAN bersama Anies. Menurut Zita, diskusi dengan Anies lebih banyak membahas pembangunan Ibu Kota. Politikus PAN ini sempat menanyakan kepada Anies, apa yang akan dilakukan setelah masa jabatan gubernurnya berakhir pada 2022.
Wagub Kalem
Gaduh pernyataan Prasetyo ini, tak ditanggapi oleh Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria yang lebih bersikap kalem. Ia hanya meminta agar semua pihak menghormati proses demokrasi di Ibu Kota saat ini. “Mari kita kurangi hindari kesibukan kita urusan hiruk pikuk politik,” kata politisi kader Gerindra itu.
Anies Baswedan hingga saat ini belum menanggapi pernyataan Prasetyo itu. “Itulah enaknya lawan yang menyerang Anies, bahkan tudingan sensitif atau fitnah. Dia tak pernah mau membalas,” ujar Crist Wamea, tokoh publik asal Papua yang kerap mengkritisi kegaduhan politik Tanah Air.
