KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA – Penangkapan ikan menggunakan benda-benda yang dilarang saat ini masih terjadi seperti menggunakan setrum dan obat kimia yang bisa menimbulkan pencemaran ekosistem air. Menanggapi hal itu Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya Neni A Lambung, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) melalui dinas atau instansi terkait agar memberi tindakan tegas kepada oknum menangkap ikan dengan cara ilegal.
“Untuk itu kami minta sungai ataupun danau yang ada, dilakukan pengawasan ekstra ketat, agar terhindar dari upaya penangkapan ikan dengan cara yang ilegal. Salah satunya dengan membentuk satgas pengawasan khusus illegal fishing, sehingga habitat beserta ekosistemnya pun tetap terjaga kelestariannya,” katanya, Nenie.
Legislator yang membidangi perekonomian dan oembangunan ini menyarankan kepada pemerintah dapat membentuk tim khusus untuk menangani persoalan tersebut. Dengan adanya tim khusus, dipastikan pengawasan akan lebih efektif.
Nantinya tim ini memang bertugas untuk mengawasi dan memantau semua sungai dan danau yang ada agar tidak ada lagi masyrakat atau oknum yang nakal yang menangkap ikan dengan cara illegal.
Tim khusus yang telah dibentuk lanjutnya, bertugas melakukan pengawasan serta penindakan terhadap oknum-oknum penangkap ikan, menggunakan cara yang ilegal. Seperti dengan cara setrum, racun tuba, dan lain sebagainya demi mendapatkan hasil lebih banyak.
Upaya ini memang bukan satu-satunya cara untuk mengantisipasi penangkapan ikan yang dilakukan dengan cara yang ilegal. Dengan kata lain, pemerintah juga bisa memberikan edukasi secara rutin kepada masyarakat agar tidak menangkap ikan dengan cara yang ilegal.
Disampaikannya, jika kerugian disebabkan menangkap ikan dengan cara ilegal sangat banyak. Untuk itu, pemerintah harus memberikan edukasi dan meminta kepada masyarakat menangkap ikan menggunakan metode yang aman dan legal.
“Kami menyayangkan jika penangkapan ikan dengan cara ilegal terus terjadi. Mengingat potensi perikanan kita yang cukup besar dan mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat, seperti halnya perekonomian,”pungkasnya. (MGN/01)
