KABARKALIMANTAN1, PALANGKARAYA – Beberapa hari lalu Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palangkaraya bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Palangkaraya mengadakan rapat penyusunan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota untuk tahun anggaran 2021.
Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya Wahid Yusuf mengatakan, hasil rapat tersebut secara umum menyatakan kesepakatan serta rekomendasi dan masukan serta saran dari seluruh komisi-komisi yang ada di DPRD, terhadap LKPJ tahun 2021.
Semua komisi sebenarnya dapat menerima hal-hal yang telah disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut namun ada beberapa masukan yang disampaikan secara tertulis oleh setiap komisi.
Lebih lanjut legislator asal Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengatakan, dalam LKPJ tersebut yang utama dibahas adalah penggunaan APBD dalam program pembangunan oleh pemerintah pada tahun anggaran yang lalu.
“Dari hasil evaluasi dan pandangan semua fraksi sudah bagus dan ada sinergitas antara lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam pembahasan beberapa kali kemarin, juga tak ada yang berseberangan. Semua setuju termasuk masalah pembangunan,” jelasnya.
Artinya, kata dia, rekomendasi LKPJ telah sah berdasarkan hasil rapat dan kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif. Pada rapat ini juga ditunjuk sekretaris komisi B, Reja Framika yang akan menjadi juru bicara rapat paripurna dan membacakan rekomendasi dari DPRD sebagai bahan evaluasi kedepan. (GUS)
