Demokrat Vs PDIP Meruncing, Suara Rakyat Dibungkam Capres Otoriter

KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Hubungan Partai Demokrat dan PDIP terus meruncing meski gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih setahun lebih. Kali ini sorotan tertuju pada sikap otoriter petinggi PDIP, baik kepada rakyat, bahkan pada kader sendiri.

Setelah 2 petinggi partai, Hasto Kristiyanto (PDIP) dan Herzaky Mahendra (Demokrat) perang komentar, kini giliran Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, yang memberikan analisis berbau sindiran terhadap Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR, Puan Maharani.

Menurut Andi, jika diusung PDIP, satu-satunya cara Puan menang dalam Pilpres 2024 adalah dengan menjegal para sosok potensial lain maju dalam pencalonan presiden. Penjegalan paling mungkin dilakukan lewat perkara hukum.

“Kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang. Semua (lawan-Red) ditangkapin aja,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (25/9/2022).

Pernyataan tersebut disampaikan Andi menyusul wacana Pilpres 2024 hanya akan diikuti 2 pasangan calon (Paslon), yang sebelumnya sempat disinggung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Rapimnas Demokrat pekan lalu.

Menurut Andi, pernyataan SBY di hadapan ribuan kader Partai Demokrat tidak sembarangan. Menurut dia, Presiden RI ke-6 itu telah menelusuri asal informasi tersebut dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya.

Hasil penelusuran tersebut mengungkap fakta bahwa wacana atau skenario Pilpres 2024 diikuti dua paslon merupakan keinginan Presiden Joko Widodo.

“Pak Presiden hanya mau dua calon. Dikatakan: Kan ada Anies, ada Ganjar. Anies sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain di KIB apa segala, kalau enggak nurut, ya tinggal masuk penjara aja. Itu jahat bukan?” kata Andi menirukan ucapan si bos yang dikuping sumber Demokrat.

Pernyataan SBY di Rapimnas soal Pilpres 2024 akan berlangsung tidak dengan adil dan jujur, sebelumnya sempat menuai reaksi keras dari PDIP. Hasto menyebut bahwa puncak kecurangan Pemilu justru terjadi di paruh pertama pemerintahan Presiden SBY pada 2009.

Meski tak menyebut pihak yang akan melakukan kecurangan dalam Pemilu 2024, Hasto menilai pidato SBY di Rapimnas jelas ditujukan untuk Jokowi. Karena itu pihaknya langsung bereaksi dan mengingatkan Demokrat agar jangan coba-coba mengganggu Jokowi.

Matikan Mikrofon

Politikus Partai Demokrat lainnya, Syahrial Nasution, menyindir sosok yang terbiasa mematikan mikrofon saat sidang di DPR. Ia berpotensi membungkam suara rakyat kelak jika jadi presiden.

Hal itu dikatakannya merespons pernyataan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu, yang meminta Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak usah berbicara lagi ke publik jika tak dibekali data valid.

“Bisa dibayangkan, jika orang yang terbiasa mematikan mikrofon saat sidang di DPR menjadi presiden. Berapa banyak suara rakyat yang akan dibungkam?” cetus Syahrial, Sabtu (24/9).

Tak hanya terhadap pihak luar partai, sikap otoriter juga diduga dilakukan PDIP terhadap kader sendiri, Ganjar Pranowo. PDIP kembali tak mengundang Gubernur Jawa Tengah itu dalam acara persiapan pemenangan Pemilu 2024 di Kota Semarang, Minggu (18/9).

Analisa pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, melihat ada 3 alasan Ganjar tidak diundang PDIP. “Pertama, Puan yang hadir diacara itu memang tidak menghendaki kehadiran Ganjar. DPD PDIP Jateng jelas tak berani mengundang Ganjar. Ini indikasi hubungan Puan-Ganjar sudah pada titik nadir terendah, sulit dipersatukan,” kata Jamiluddin, Kamis (22/9).

“Jadi, ketidakharmonisan hubungan Puan dan Ganjar bukanlah rekayasa sebagaimana dihawatirkan banyak pihak. Memang sedang berkonflik, sulit didamaikan.”

Alasan kedua, PDIP sudah tidak menganggap Ganjar sebagai kader partai lagi. Karena sulit dipahami, Ganjar sebagai kader dan Gubernur, tidak diundang dalam acara kepartaian yang diadakan di wilayahnya.

“Selain sudah diabaikan keberadaannya di PDIP, ingin dikesankan Ganjar bukan kader penting, apalagi berpengaruh di Jateng. Alasan ketiga, ada indikasi kuat Ganjar bukanlah kader yang disiapkan untuk capres dari PDIP.”

Fakta ini tenntu mengecewakan kelompok relawan yang ingin ada duet Ganjar-Puan Pilpres 2024. Bahkan ada kelompok relawan wanita yang menamakan diri “Srikandi Ganjar-Puan”.

Menurut Sang Ketua Umum, Riris Riska Diana, “Baik Ganjar atau Puan ataupun keduanya, dapat mengikuti Kontestasi Presiden dan sangat memungkinkan untuk diusung sendiiri oleh PDI-Perjuangan. Keduanya kader terbaik partai.”

Jika Srikandi Ganjar-Puan baru beredar kurang dari setahun, “Srikandi Ganjar” (tanpa Puan-Red) lebih marak, ada di berbagai provinsi. Melihat sikap partai seperti itu, siap-siaplah mereka kecewa jagoannya tak diusung partai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *