KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Tak tanggung-tanggung, sebanyak 3 partai besar menolak usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, yang meminta Pemilu ditunda selama 2 tahun. Selain Demokrat dan Nasdem, bahkan PDIP pun menentang usulan Cak Imin.
Petinggi DPP Partai Demokrat, Andi Arief, menyebut wacana pemilu 2024 ditunda selama 2 tahun merupakan keinginan Presiden Joko Widodo. Dia menganggap usulan itu bukan berasal dari partai politik, meski Muhaimin yang menyampaikan keinginan itu.
“Bagi partai Demokrat, kami sudah tahu ini maunya Pak Jokowi. Bukan maunya partai-partai politik,” kata Andi lewat keterangannya pers, Kamis (24/2). “Usulan itu bukan hal yang main-main karena menyangkut penyelenggaraan negara, pemerintahan, serta aturan. Indonesia bukan sebuah perusahaan atau komplotan yang segala aturannya bisa diubah secara ugal-ugalan.”
Atas dasar itu, ia meminta Jokowi menjelaskan secara utuh maksud dari keinginan memperpanjang kekuasaan. Menurutnya, penjelasan itu harus disampaikan oleh Jokowi secara langsung, tidak bisa diwakili oleh ketua umum parpol.
“Apa maksudnya mau mengubah aturan. Partai Demokrat meminta Pak Jokowi menjelaskan secara utuh apa maksudnya mau memperpanjang kekuasaan ini,” katanya.
Terkait sikap Demokrat, Andi mengatakan partainya menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Demokrat memiliki akal sehat soal demokrasi dan masih konsisten bersama rakyat. Dia menyebut publik pun menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden.
Andi lalu meminta Jokowi berhenti berupaya memperpanjang masa jabatan sebagai presiden. Ia mewanti-wanti bahwa kekuatan di luar koalisi pendukung pemerintah tidak boleh diremehkan. “Jangan remehkan kekuatan di luar koalisi,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu dan Pilpres 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun. Cak Imin menganggap pemungutan suara yang akan digelar Februari 2024 berpotensi mengganggu pemulihan ekonomi yang masih belum optimal imbas pandemi Covid-19.
“Oleh karena itu dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun,” kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022)
Selain memantik reaksi Demokrat, politikus partai NasDem, Saan Mustopa, juga menilai bahwa usulan Cak Imin agar Pemilu 2024 ditunda karena alasan ekonomi tak masuk akal.
Ia lantas mencontohkan jika pemerintah pernah melakukan Pilkada pada Desember 2020 di tengah puncak kasus Covid-19. “Jadi tak benar jika pemilu itu akan mengganggu stabilitas ekonomi. Kita sudah mencoba di tengah puncak pandemi Covid di tahun 2020 Desember. Alasannya tak relevan,” katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPR, itu juga mengingatkan bahwa pemerintah dan DPR telah menyepakati jadwal Pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Menurut Saan, jadwal tersebut mestinya telah menegaskan pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa Pemilu akan tetap terselenggara.
Dia pun mengingatkan Cak Imin bahwa Pemilu telah diatur dalam UUD 1945 dan digelar sekali dalam lima tahun. Menurut dia, semua pihak mestinya berkomitmen untuk taat pada konstitusi. “Konstitusi kan sudah mengatur itu semua. Konstitusi kan mengatur semua tata kelola kenegaraan kita. Termasuk di demokrasinya,” katanya.
Sementara itu Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rifqinizami Karsayuda, juga mengkritik usulan Cak Imin. Ia pun menyayangkan Cak Imin menyampaikan usulan tersebut karena partai pimpinan Cak Imin, PKB, terlibat dalam pengambilan kesepakatan soal hari pemungutan suara Pemilu 2024 tersebut.
“Pernyataan ini tentu mencederai kesepakatan yang telah diputuskan oleh pemerintah, penyelenggara pemilu, dan DPR terkait dengan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 terkait pemilu, pileg, dan pilpres dan pelaksanaan pilkada pada November 2024,” kata Rifqinizami.
Ia menambahkan, Fraksi PKB menjadi bagian dari kesepakatan yang kemudian menjadi keputusan bersama itu “Berangkat dari itu, usulan Cak Imin tersebut disetop saja agar tidak menjadi polemik di tengah masyarakat,” imbuhnya.
