KABAR KALIMANTAN1, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi memberlakukan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perilaku dan Kode Etik Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah. Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim, Setya Pratiwi, di Samarinda, Sabtu (17/5), menjelaskan lahirnya peraturan gubernur itu memperkuat dasar hukum yang telah ada, yakni Undang-Undang…
KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa peran aktif elemen masyarakat menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman kepada publik mengenai paham radikalisme dan terorisme guna memitigasi bahaya paham tersebut melalui pendekatan kesiapsiagaan nasional. “Harapan kami dengan keterlibatan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, upaya mitigasi terhadap radikal terorisme dapat lebih efektif dan efisien,”…
KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia mendorong Badan Gizi Nasional untuk mengatasi masalah calo yayasan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). “Saya melihat bahwa bergentayangan calo-calo yayasan,” ujar anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5). Selain…
KABAR KALIMANTAN1, Kuala Kapuas – Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Muhammad Wiyatno, melakukan perombakan susunan pejabat pemerintah kabupeten dengan melantik 145 pejabat baru melalui pengambilan sumpah/janji jabatan manajerial yang digelar di Hall Rumah Jabatan Bupati Kapuas. “Kepada semua pejabat yang dilantik, saya ucapkan selamat dan apresiasi atas pengabdian pada jabatan sebelumnya,” kata Bupati Wiyatno di Kuala Kapuas,…
KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Mantan rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat, terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2025-2028 menggantikan Ninik Rahayu. Acara serah terima jabatan (sertijab) tersebut berlangsung di Kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (14/5). Hal ini sering dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan…
KABAR KALIMANTAN1, Tapin, Kalsel – Komisi II DPRD Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, menyoroti kualitas layanan tidak optimal pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tapin, akibat sarana yang minim. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Tapin Hairuji usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) didampingi Sekretaris Komisi II Wahyu Ranoro Nugroho, serta dua anggota Komisi II Ismail dan Dedy…
KABARKALIMANTAN1, BARITO UTARA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mendiskualifikasi dua pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara 2024: Gogo Purman Jaya–Hendro Nakalelo (Gogo-Helo) dan Akhmad Gunadi Nadalsyah–Sastra Jaya (Agi-Saja). Putusan dibacakan pada Rabu (14/5/2025) di Jakarta. Dalam sidang pembacaan amar putusan, MK menyatakan keduanya terbukti melakukan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis,…
KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menegaskan bahwa rencana revisi Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada harus didasarkan pada refleksi menyeluruh terhadap pengalaman panjang penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak 1955. Mochammad Afifuddin menilai beragam sistem dan desain kepemiluan yang telah dilalui selama ini dapat menjadi pijakan penting dalam memperbaiki regulasi kepemiluan…
KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan bahwa saat ini DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menggodok rencana pembentukan Badan Regulator BUMD yang dapat menambah kontribusi pendapatan asli daerah (PAD). “Saat ini Komisi II DPR RI dan Pemerintah sedang menyiapkan kajian berupa naskah akademik tentang keberadaan Badan Regulator BUMD. Output-nya bisa…
KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Pernyataan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri terkait perubahan kebijakan setiap kali terjadi pergantian presiden mendapat respons dari Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyebut perubahan kebijakan antar-pemerintahan sebagai hal yang wajar dalam sistem demokrasi langsung. “Menurut saya wajar, dan hal ini adalah konsekuensi dari pemilihan langsung presiden,” kata Herman,…
