KABARKALIMANTAN1, Katingan — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, Alfriyano, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Katingan untuk memberikan kepastian terkait pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang hingga kini masih mengalami penundaan.
Desakan tersebut muncul menyusul banyaknya keluhan dari guru dan tenaga kesehatan mengenai status pembayaran TPP, yang menjadi hak mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Ketidakjelasan TPP menimbulkan keresahan di kalangan pegawai. Mereka berhak mendapatkan informasi yang jelas dan tepat waktu,” tegas Alfriyano, Selasa (17/6/2025)
Alfriyano mengingatkan bahwa TPP bukan sekadar tambahan penghasilan, tetapi juga bagian penting dari kesejahteraan pegawai. Penundaan tanpa penjelasan yang transparan berpotensi mengganggu kinerja dan stabilitas pemerintahan daerah.
“Kami butuh kepastian agar pegawai tidak cemas. Banyak di antara mereka mengandalkan TPP untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun cicilan bank,” tambah mantan anggota Polri ini.
Politisi ini juga menekankan risiko serius jika ketidakpastian ini terus berlanjut, yakni kemungkinan beberapa pegawai terpaksa meninggalkan tugas demi memenuhi kebutuhan dasar mereka.
“Pemda harus segera memberikan penjelasan dan solusi konkret. Transparansi dan komunikasi efektif sangat penting untuk menjaga iklim kerja yang kondusif di lingkungan pemerintahan Kabupaten Katingan,” pungkas Alfriyano.
