KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan banyak aksi demo di kalangan mahasiswa dan masyarakat di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Hari ini seperti hari sebelumnya, massa menggelar aksi demo di depan DPR RI. Gelombang aksi demontrasi diyakini tak akan berhenti.
Di Aceh, mahasiswa yang menyemut bahkan menguasi Gedung DPRD setempat. Setelah berdialog dengan dengan perwakilan dewan, akhirnya semua sepakat menolak kenaikan harga BBM.
Di Bengkulu, Palembang, Bandung, Makassar, Yogyakarta, dan banyak lagi, aksi demo serupa juga terjadi. Mulai yang bersifat tertib, hingga yang mulai melahirkan gesekan dengan aparat keamanan.
Dari 9 fraksi yang ada di DPR, 6 fraksi menyatakan menolak harga BBM dinaikkan. Mereka yang menolak di antaranya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Adapun mereka yang abstain yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Serta satu yang setuju yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Di media social ke-3 partai ini dinilai tak mewakili kepentingan mayoritas rakyat, melainkan hanya kepentingan kelompok.
Maraknya demo ditangkap PKS sebagai momen mewakili kepentingan rakyat banyak, hingga partainya bereaksi keras. Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi, mengungkapkan tidak pernah ada kesepakatan antara pemerintah dengan komisi VII DPR soal kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Tidak pernah ada kesepakatan, baik dalam pembahasan soal kenaikan harga BBM dalam rapat kerja (raker) atau rapat dengar pendapat (RDP). Sebagai bentuk penolakan, fraksi kami walkout. Sekarang gelombang demonstrasi terjadi di seluruh negeri,” kata Nurhasan seusai WO dari Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (6/9/2022).
Sebelumnya ribuan buruh yang terdiri dari berbagai aliansi memadati kawasan depan gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, sejak Selasa (6/9) pagi. Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi.
Demo juga dihadiri Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Dia mengatakan pihaknya menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah harga minyak dunia yang turun.
“Harga minyak di dunia dari hari ke hari semakin menurun bahkan kemarin harganya mencapai 89 dolar per barel. Yang patokan harga BBM adalah 100 dolar per barel, sungguh aneh sikap pemerintah ini,” imbuhnya.
Suara Fraksi
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, juga menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. “Berdasarkan instruksi Ketua Fraksi Gerindra, sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, kami tidak ingin ada kenaikan harga BBM. Kasihan masyarakat,” jelas Andre saat melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto, sekaligus anggota Komisi VII DPR, meminta agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. “Jadi selama harga minyak mentah dunia berada dalam rentang 100 dolar AS per barel, tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi,” terang Mulyanto.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi XI Fraksi Golkar, Misbakhun. “Jika menggunakan harga kekinian untuk BBM subsidi, akan memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah, akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi,” jelas Misbakhun.
“Tidak perlu menaikkan BBM bersubsidi jika bila kebocoran subsidi BBM yang lari ke sektor industri besar. Kalau naik, ada efek berantai, terutama peningkatan inflasi sebab harga barang kebutuhan pokok sudah naik. Inflasi akan menurunkan daya beli rakyat dan angka kemiskinan berpotensi meningkat,” komentar Sartono Hutomo, Anggota Komisi VII Fraksi Demokrat.
Pembelaan PDIP
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto memberikan penjelasan ihwal kebijakan pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi.
“PDIP tidak akan melupakan jati diri sebagai partai yang berasal dari wong cilik. Kami akan ditinggal oleh pemilih bila melupakan asal-usul sebagai partai wong cilik dan tidak berpihak rakyat. Demo merupakan aspirasi yang bisa diterima presiden, dan seluruh partai pendukung pemerintah. Mana ada yang demo minta Pak Jokowi turun?” ujar Hasto.
Menurut Hasto, Jokowi mau diajak dialog dan bekerja keras. Tidak ada presiden yang mempunyai kemampuan teknokratik seperti Jokowi. Hanya nasibnya kurang baik. Begitu terpilih di periode kedua, ada pandemi 2 tahun.
“Solusi yang ditawarkan PDIP saat ini adalah membuat bantalan-bantalan social. Harus dikawal sebaik-baiknya dan Mensos kan dari PDI Perjuangan, Bu Risma yang menomorsatukan urusan rakyat,” lanjut Hasto.
