KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya berhasil meraih nilai 92 dengan predikat Istimewa dalam penilaian calon Kota Percontohan Antikorupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim penilai KPK, seluruh jajaran Pemkot Palangka Raya, serta masyarakat atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi aktif antara pemerintah dan warga dalam upaya pencegahan korupsi.
“Penilaian ini tidak hanya melibatkan pemerintah saja, tetapi juga peran serta masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pemerintah Kota Palangka Raya tidak bisa berjalan sendiri, ini harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dalam memerangi praktik korupsi di Kota Palangka Raya,” ujar Fairid usai sesi penilaian.
Fairid menjelaskan bahwa proses observasi dan penilaian oleh tim KPK telah berlangsung intensif selama kurang lebih enam bulan setelah melalui tahapan evaluasi tahunan dan konsistensi pemenuhan indikator Monitoring Center for Prevention (MCSP).
Dalam proses tersebut, tim penilai membuka dan mengevaluasi seluruh data pemerintahan, termasuk memastikan tidak adanya pejabat yang tersandung masalah hukum maupun pidana.
Meski meraih skor tinggi dan masuk dalam jajaran percontohan nasional sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Fairid menegaskan bahwa angka bukanlah tujuan akhir. Tantangan sesungguhnya terletak pada konsistensi, komitmen, dan dampak nyata pelayanan publik bagi masyarakat.
“Angka itu hanya angka, yang paling penting adalah komitmen dan implementasi ke depannya. Dengan ditetapkannya sebagai percontohan, kami harus terus menjaga integritas dan memastikan dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Terkait adanya 11 catatan evaluasi dari tim penilai KPK, Pemkot Palangka Raya berkomitmen untuk menindaklanjutinya secepat mungkin bersama Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun catatan tersebut mencakup:
* Pembaruan dan penyesuaian regulasi daerah (Perda/Perwali) agar selaras dengan peraturan kementerian terbaru, seperti regulasi dari Kemenpan-RB.
* Penyempurnaan matriks implementasi program kerja yang telah maupun belum selesai.
* Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.
“Kami telah berkomitmen bersama Bapak Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah dan didukung penuh oleh Bapak Gubernur serta Pemprov untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan. Alhamdulillah atas capaian ini, namun ini sekaligus menjadi pekerjaan rumah dan tantangan bagi kami untuk terus berbenah,” tutup Fairid.


