KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperketat koordinasi lintas lembaga dan edukasi publik untuk menekan laju aktivitas keuangan ilegal serta penipuan transaksi keuangan (scam).
Langkah strategis ini merespons tingginya angka pengaduan masyarakat di Kalimantan Tengah. Sepanjang Januari hingga 31 Oktober 2026, tercatat sebanyak 450 aduan aktivitas keuangan ilegal yang didominasi oleh pinjaman online ilegal (415 aduan), disusul investasi ilegal (30 aduan), dan pergadaian ilegal (5 aduan).
Berdasarkan profil pelapor Satgas PASTI Daerah, mayoritas korban berasal dari kelompok perempuan sebesar 64 persen dan laki-laki sebesar 36 persen.
Modus investasi ilegal yang paling banyak dilaporkan meliputi skema money game, penawaran jasa periklanan bersistem deposit, perdagangan aset kripto serta forex/futures tak berizin, hingga penawaran yang mencatut identitas entitas resmi.
Selain itu, data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) periode November 2024 hingga 31 Oktober 2026 turut mencatat 5.453 aduan terkait penipuan transaksi keuangan di wilayah Kalimantan Tengah.
Sebagai langkah konkret, OJK bersama anggota Satgas PASTI Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Semester II Tahun 2026 di Palangka Raya, Rabu (18/11).
Forum yang dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan Subdirektorat V Tindak Pidana Siber (Subdit V Tipidsiber) Polda Kalimantan Tengah, serta jajaran anggota Satgas PASTI Daerah ini memfokuskan pembahasan pada evaluasi penanganan perkara, penguatan sinergi antarinstansi, dan efektivitas perlindungan masyarakat.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menegaskan bahwa kejahatan keuangan digital merupakan ancaman serius yang harus ditangani secara terintegrasi.
“Aktivitas keuangan ilegal dan scam merupakan ancaman serius terhadap upaya pelindungan konsumen, kepercayaan masyarakat, dan integritas sektor jasa keuangan. Koordinasi antaranggota Satgas PASTI Daerah perlu terus diperkuat agar langkah pencegahan dan penanganan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terintegrasi,” ujar Primandanu.
Senada dengan hal tersebut, narasumber dari Subdit V Tipidsiber Polda Kalimantan Tengah, Rony Are Setia, menyoroti modus kejahatan siber yang kian beragam seiring pesatnya layanan keuangan berbasis teknologi.
“Masyarakat diminta untuk selalu waspada dalam memanfaatkan layanan keuangan digital,” tegas Rony.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi legalitas penyedia layanan keuangan, berhati-hati dalam bertransaksi di platform e-commerce, serta menjauhi praktik judi online.
Pada hari yang sama, OJK Provinsi Kalimantan Tengah turut memperkuat benteng pertahanan di tingkat akar rumput melalui penyelenggaraan Training of Trainers (ToT) bagi Komunitas Literasi dan Inklusi Keuangan (LINK) serta Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM).
Melalui pelatihan dan diskusi interaktif mengenai perkembangan modus penipuan terkini, para anggota komunitas dibekali kapasitas untuk menjadi penggerak literasi keuangan.
Mereka diharapkan mampu mengedukasi masyarakat secara tepat dalam mengenali ciri-ciri penawaran ilegal sekaligus mendorong pemanfaatan produk keuangan yang legal dan sesuai kebutuhan.
OJK Provinsi Kalimantan Tengah kembali mengingatkan masyarakat agar senantiasa memeriksa legalitas lembaga penawar produk keuangan, mewaspadai iming-iming imbal hasil tinggi yang tidak wajar, serta menjaga kerahasiaan data pribadi dan perbankan.
Masyarakat yang menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal dapat segera melaporkannya melalui situs resmi sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK 157. Khusus bagi korban penipuan transaksi keuangan (scam), laporan dapat disampaikan secepatnya melalui iasc.ojk.go.id guna mempercepat penanganan dan upaya penyelamatan dana.



